Sebagai orang yang berlatar belakang budaya Jawa, Presiden Joko Widodo ternyata di luar kebiasaannya, memperlihatkan kemarahan dengan jelas. Memang enggak seperti orangtua memarahi anak yang nakal atau bos yang memaki-maki bawahan karena sembrono.
Tetapi, tidak seperti biasanya, Presiden seperti ngegas di Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Jakarta, Selasa 1 Maret 2022.
Publik terperanjat ketika nada bicara Presiden saat menyampaikan empat pesan bagi jajaran TNI dan Polri begitu tinggi. Tak biasa-biasanya Presiden bicara di forum resmi seperti itu dengan nada bicara yang bagi sebagian orang bisa dianggap sebagai kemarahan.
Pesan Presiden, kepada jajaran TNI dan Polri jangan mengundang penceramah radikal, harus menguasai teknologi digital, tidak ikut berdebat soal perpindahan Ibu Kota Negara, dan disiplin tinggi karena di TNI Polri tak ada demokrasi.
Kalau sudah seperti itu, tentu ada sesuatu dalam kedisiplinan di tubuh TNI dan Polri. Bahkan Presiden langsung menohok dengan kemungkinan adanya indikasi bibit-bibit penyimpangan. Presiden menyebut ada anggota yang coba-coba membuat bengkok dengan mengatasnamakan kebebasan. Padahal dalam garis TNI dan Polri, yang ada tegak lurus. Tugas TNI dan Polri adalah mendukung dan mengamankan setiap langkah pemerintah.
Bukan cuma kepada anggota, tapi juga keluarga mereka. Para istri anggota TNI dan Polri tidak bisa mengingkari hakikat bahwa mereka termasuk dalam garis tersebut. Kita tentu masih ingat pada Oktober 2019, sebanyak delapan perempuan diduga istri dari prajurit TNI mengunggah tulisan di media sosial terkait penusukan Menko Polhukam yang saat itu dijabat Wiranto, pada Kamis 10 Oktober 2019 di Pandeglang, Banten.
Tiga anggota TNI mulai dari kolonel, pembantu letnan satu, dan sersan dua, menerima sanksi pencopotan jabatan hingga kurungan. Mereka dikenai sanksi karena dianggap tak bisa mendidik dan membina istri mereka. Kenekatan para istri mereka itu tak semata-mata beda pilihan dalam Pilpres 2019, bisa juga karena pengaruh paham radikalisme yang disuntikkan kepada mereka secara berkala, lewat pendakwah intoleran.
Tentu Presiden tidak asal memperingkatkan. Pasti Presiden sudah punya data terkait kedisplinan tersebut. Perbedaan pendapat dalam negara demokrasi adalah hal lumrah, bahkan itu menjadi dinamika. Kalau yang nyinyir masalah kepindahan Ibu kota Negara adalah pengamat, pakar, filsuf, atau kalangan oposisi, adalah kewajaran. Presiden tentu enggak bakalan semarah itu.
Lha kalau yang memperdebatkan itu anggota TNI dan Polri, tentu ada sesuatu yang salah. Tentu ada penyimpangan kedisiplinan di sana.
Anggota TNI dan Polri serta keluarga mereka adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Tak ada kebebasan pribadi, mereka mutlak taat dan tunduk pada garis komando institusi. Enggak bisa mengatasnamakan demokrasi di situ.
Bayangkan saja kalau anggota TNI dan Polri diberikan kebebasan dalam menentukan sikap politik. Mereka adalah orang yang terlatih dalam menggunakan perangkat perang, seperti senjata, tank, pesawat tempur, bahkan bom. Saya tak bisa bayangkan ketika ada kebebasan seperti itu terhadap mereka yang beda sikap politik.
Pasal 5 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang jelas mengamanatkan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. TNI dan Polri menjalankan politik negara, bukan politik berdemokrasi.
Yang patut diwaspadai peluang terjadinya penyusupan radikalisme di lingkungan TNI Polri. Kekuatan tentara dan polisi jelas menggiurkan bagi mereka yang ingin merebut kekuasaan. Itu karena tentara dan polisi adalah sosok-sosok yang terorganisasi dengan baik, terlatih, dan memiliki senjata.
Pelan tapi pasti kaum radikalis tentu ingin menggarap mereka. Kalau anggota-anggota TNI dan Polri, tentu agak sulit karena peluang untuk itu lumayan kecil. Tapi tidak demikian dengan anggota keluarga mereka.
Sejumlah pemberontakan di Tanah Air mulai dari G 30 S PKI pada 1965, Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat pada 1949 sampai 1950, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, atau PRRI/Permesta di Sumatra Barat, hanyalah menyebut beberapa contoh yang pernah terjadi. Semua itu melibatkan personel tentara.
Keluarga adalah pihak yang paling rentan terpapar. Terlebih ketika mereka mulai mengikuti kelompok-kelompok di Whatsapp group, atau bahkan grup-grup di berbagai media sosial. Di dunia maya itu mudah sekali berbagi tautan yang bersifat hoaks. Ketika merasa informasi itu mewakili perasaan dan pikiran mereka, sudah pasti dianggap benar walau tak jelas sumbernya.
Jadi ketika Presiden mengajak agar tidak mengundang pendakwah radikal, jelas hal tersebut layak diapresiasi. Ajakan tersebut tentu bukan berdasarkan asumsi-asumsi belaka, tapi kalangan intelijen jelas sudah mendeteksi dan melaporkan ke Presiden.
Untuk menghancurkan sebuah bangsa itu tak sulit, tak lagi lewat peperangan seperti Rusia yang menginvasi Ukraina. Masuklah lewat paham-paham yang selalu mengklaim sebagai pihak paling benar, sementara pihak lain salah.
Jadi, saya berharap TNI dan Polri serta keluarga-keluarga mereka tetap solid dan terus menjalankan politik negara. Karena kepada anda, kami berharap banyak melindungi kehidupan kami kelak. Jangan sampai terkotak-kotak hanya karena perbedaan pendapat.