• September 30, 2023 10:51 am

ada

  • Home
  • Moeldoko : TNI bisa saja sergap KKB Papua, ada pertimbangan strategi – ANTARA News

Moeldoko : TNI bisa saja sergap KKB Papua, ada pertimbangan strategi – ANTARA News

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) ANTARA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko merumuskan strategi dalam menjaga keamanan jelang Pemilu 2024. Selain itu, Moeldoko juga menegaskan…

Moeldoko tegaskan tak ada kepentingan dengan Panji Gumilang

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Saya tidak punya kepentingan apapun dengan Panji Gumilang. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan ekonomi, tidak ada Jakarta (ANTARA) – Kepala…

Dirtipidum pastikan tidak ada keterlibatan pejabat negara di Al Zaytun

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Raharjo Puro memastikan tidak ada keterlibatan pejabat negara maupun…

KTT ASEAN Ke-42: Ada setumpuk PR yang menanti

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – Perhelatan dua hari KTT Ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, usai pada Kamis (11/5). Kini…

KTT Ke-42 ASEAN: Ada setumpuk PR yang menanti

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – Perhelatan dua hari KTT Ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, usai pada Kamis (11/5). Kini…

KBRI Sudan: Tidak ada korban WNI dalam peristiwa tembakan di Khartoum

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – KBRI Khartoum menyatakan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam peristiwa tembak-menembak yang terjadi di Khartoum,…

Wakil Ketua MPR harap ada target pembebasan pilot Susi Air

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Pemerintah harus bersikap tegas, tak perlu memberi waktu terlalu lama. Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan meminta Pemerintah menetapkan…