PERPUSTAKAAN adalah salah satu pusat interaksi sosial, lintas suku bangsa, agama, profesi dan lainnya. Dalam spesifikasi perpustakaan sekolah, bagian ini adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari segala aktivitas pembelajaran sekolah.
“Keberadaan perpustakaan sekolah di sebuah sekolah menjadi sangat strategis, karena menjadi alternatif ruang publik yang menawarkan suasana berbeda, dari sekedar ngobrol, baca dan refreshing. Bahkan, perpustakaan dipakai siswa yang tak banyak berinteraksi dengan orang lain,” kata Hendro Wicaksono, Analis Data dan Informasi, Ditjen Paud Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Rakornas Perpusatakaan Nasional, Rabu (30/3)
Saat ini, menurut Hendro, koleksi perpustakaan sekolah masih konvensional, karena mudah dan murah diakses. Tapi, tantangan di perpustakaan sekolah kini cukup banyak. Yang paling utama adalah kompetensi pengelola perpustakaan sekolah yang rendah.
“Bisa gak, ekosistem digital nasional bisa membantu masalah perpustakaan sekolah?,” tanyanya.
Karena menurut dia, ekosistem digital nasional harus bisa menyelesaikan beberapa masalah turunannya, yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpustakaan sekolah, membantu pengembangan koleksi, meningkatkan kualitas pengelolaan koleksi, membantu reservasi karya lokal dan membantu pengambilan keputusan.
Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Mariyah mengatakan, Gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus memiliki perpustakaan yang memadai untuk menunjang segala kegiatan keilmuan. Dikatakannya, Perpustakaan Perguruan Tinggi harus dapat melakukan transformasi, untuk menghasilkan lulusan yang mampu melakukan inovasi untuk banyak orang. Salah satunya adalah mengurangi koleksi konvensional, dan beralih ke koleksi digital yang kini lebih ramah pengguna.
“Bagi yang keterbatasan dana, Perpustakaan Nasional sudah menyediakan beribu-ribu e-book yang bisa kita akses untuk kebaikan bersama,” sambungnya.
Hal ini terkorelasi dengan kondisi pandemi yang belum usai saat ini, Mariyah menyerankan agar semua pihak yang terlibat mengelola perpustakaan agar semakin tinggi memanfaatkan ruang digital yang kini sangat banyak tersedia.
Baca juga : BNPT Minta Kementerian/Lembaga Serius Tangani Korban Terorisme
“Ruang maya sekarang sangat potensial, termasuk digital self service yang masuk dalam layanan yang harus ditransformasi. Penyediaan dokumen untuk riset secara daring, dan aktivasi laman situs perpustakaan sebagai pintu masuk perpustakaan virtual adalah kewajiban saat ini,” katanya.
Ketua Forum Perpustakaan Digital Jonner Hasugian tak menampik bahwa ditengah banyaknya seruan mengenai digitalisasi perpustakaan, masih banyak perpustakaan di Indonesia yang bahkan belum sama sekali tersentuh teknologi. Tapi, perubahan adalah keharusan, meski itu berjalan pelan.
Karena perpustakaan digital memiliki begitu banyak kelebihan, karena pengguna bisa melakukan remote akses atau akses jarak jauh. Perpustakaan digital juga menawarkan akses tanpa batas (unlimited), multy user atau satu sumber bisa diakses banyak orang, real time, dan kemudahan akses karena berjejaring.
“Dulu, harga penerbitan sangat tinggi sehingga harga dokumen menjadi mahal saat masuk perpustakaan. Tapi tren sekarang, sebuah dokumen bisa sampai ke peneliti atau periset tanpa harus melewati penerbitan. Inilah keunggulannya. Murah, simple,” jelasnya.
Ketua Umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia Usman Asshidiqi Qohara mengatakan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Katanya, dulu perpustakaan adalah pusatnya orang-orang pintar yang cenderung serius. Tapi image perpustakaan itu kini sudah berubah jauh, bahkan menjadi salah satu tempat rekreasi. Karena perpustakaan kini didirikan untuk menghasilkan pengetahuan, produktivitas dan kemandirian.
Maka pada konteks perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, Usman mengajak para pengelola perpustakaan agar bisa melakukan pelibatan masyarakat.
“Masyarakat menjadi aspek penting, melakukan advokasi. Perpustakaan harus membantu masyarakat menghasilkan produk dan bisa mendapatkan informasi akses untuk menjualnya, terserap dan tersalurkan,” katanya.
Hendro Subagyo sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Hendro Subagyo mengatakan, keberadaan perpustakaan harus mampu memudahkan masyarakat mendapatkan hasil penelitian. Hal ini agar hasil penelitian itu bisa diikuti, dilakukan, dan dinikmati oleh siapapun. (RO/OL-7)