• April 12, 2024 7:51 pm

PPP Sindir Pengerahan Aparat di Wadas: Paradigma Pembangunan Bak Orba

PPP menyebut model pembangunan pemerintah saat ini menyerupai cara Orde Baru, terutama berkaca dari kasus pengerahan aparat besar-besaran di Desa Wadas.
Jakarta, CNN Indonesia

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani menyebut paradigma pemerintah dan aparat keamanan terkait pembangunan saat ini masih menyerupai Orde Baru (Orba).

Pernyataan Arsul merespons pengerahan ratusan aparat di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sejak Selasa (8/2) dalam proses pengukuran lahan warga untuk proyek penambangan batu andesit di lokasi tersebut.

“Pengerahan aparat dalam jumlah yang besar seperti itu, jika tanpa adanya ancaman kerusuhan atau konflik sosial mengesankan bahwa paradigma berpikir aparatur keamanan dan pemerintahan kita tentang pembangunan masih seperti zaman Orde Baru,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, saat dikonfirmasi, Rabu (9/2).

Dia pun mempertanyakan alasan Polri menerjunkan ratusan anggotanya di Desa Wadas yang disusul penangkapan terhadap puluhan warga. Padahal, kata Arsul, di lokasi tersebut tak ada ancaman terorisme yang memerlukan pengamanan khusus.

Anggota Komisi III DPR itu menyarankan agar proyek pembangunan mestinya dilakukan bukan dengan pengerahan aparat keamanan, namun lebih mengedepankan pendekatan informal dengan masyarakat.

“Memangnya ada ancaman terorisme atau kerusuhan sosial di Desa Wadas itu, sehingga sampai perlu dikerahkan ratusan aparatur?” kata dia.

Arsul meminta aparat agar mulai menginisiasi pertemuan dengan warga terkait rencana pengukuran lahan untuk proyek di lokasi tersebut. Menurut dia, proyek baru bisa dilanjutkan jika warga sudah menerima.

Rencana pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Selasa (8/2) di lokasi berbuntut aksi penangkapan massal oleh polisi.

Polisi menangkap sedikitnya 64 warga yang dinilai memprovokasi. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan meminta pemerintah menunda proyek Bendungan Bener yang telah memicu penangkapan massal warga Desa Wadas.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menuntaskan berbagai masalah sosial dan hak rakyat atas tanah lebih dahulu. Bukan malah melakukan pemaksaan dalam penggunaan atau penguasaan terhadap tanah warga Desa Wadas.

“Tidak boleh ada pemaksaan dalam penggunaan atau penguasaan tanah mereka. Jika belum selesai, tunda saja dulu pembangunannya,” kata Irwan.

Berdasarkan berbagai informasi dan data yang diperoleh dari sejumlah media, Irwan mengaku, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan Bendungan Bener yang mencakup penambangan quarry di Wadas yang lolos pada Maret 2018 sama sekali tidak menyebutkan soal penolakan warga Desa Wadas.

Bahkan, lanjutnya, Amdal itu kemudian ditindaklanjuti, Gubernur Jawa Tengah dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.

Dia mengatakan, ketiadaan catatan penolakan warga Wadas dalam Amdal Bendungan Bener sangat memprihatinkan. Padahal, menurutnya warga sudah aktif menolak sejak 2016 atau 2017.

“Amdal itu cacat substansi dan prosedur,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

Ia memandang, proses pelibatan masyarakat di Desa Wadas untuk menyusun Amdal Bendungan Bener tidak sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Irwan bilang, regulasi itu menyatakan secara tegas soal pelibatan masyarakat harus melibatkan warga terdampak, pemerhati lingkungan, serta warga yang terpengaruh atas seluruh keputusan Amdal.

Atas dasar itu, Irwan meminta penuntasan berbagai proyek strategis nasional (PSN), termasuk Bendungan Bener, tidak asal kebut hanya demi mengejar masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) yang bakal berakhir pada 2024.

“Jangan sampai karena mengejar jabatan presiden berakhir 2024 maka pelaksanaan pembangunan bendungan ditargetkan selesai dengan mengabaikan hak-hak rakyat atas tanah mereka sendiri,” ujarnya.

(thr/mts/wis)

[Gambas:Video CNN]





Sumber: CNN Indonesia | PPP Sindir Pengerahan Aparat di Wadas: Paradigma Pembangunan Bak Orba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *