Komisi Reformasi Polri Bahas Putusan MK Larang Polisi di Jabatan Sipil
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Percepatan Reformasi Polri akan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan anggota Polri hanya boleh menduduki jabatan…
Mabes Polri Respons MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta, CNN Indonesia — Mabes Polri angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri untuk memberikan tugas kepada polisi aktif…
MK Tegaskan Polisi Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) tidak bisa memberikan tugas kepada polisi aktif untuk menduduki jabatan…
Denny Indrayana Ikut Lawan Gugatan Anwar Usman atas Ketua MK di PTUN
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta, CNN Indonesia — Ahli hukum tata negara Denny Indrayana mengajukan diri sebagai Tergugat II Intervensi dalam gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman…
Daftar 5 Hakim MK Setuju Kepala Daerah Bisa Daftar Jadi Cawapres
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta, CNN Indonesia — Sebanyak lima Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui putusan yang mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun…
PPP: Ada Kemungkinan Sistem Pemilu Berubah, Kita Siapkan Plan B
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya tengah bersiap membuat plan B atau rencana cadangan dalam menghadapi…
KPU Sebut Pencalonan DPD Eks Napi tak Perlu Jeda 5 Tahun
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menerangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal narapidana harus ada jeda lima tahun untuk mencalonkan diri jadi legislatif tak berlaku untuk pencalonan tingkat DPD. “Putusan MK…