KEMAJUAN bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan peran dan kontribusi berbagai organisasi keagamaan maupun organisasi politik. Tiap-tiap organisasi tersebut bersinergi dalam memajukan negara dengan peranan dan fungsi masingmasing.
Di antara organisasi tersebut ialah Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan partai politik (parpol). NU memiliki peran yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI.
Dalam sejarahnya, paling tidak ada tiga alasan besar yang melatarbelakangi lahirnya organisasi tersebut, yakni motif agama, motif mempertahankan paham ahlusunnah waljamaah dan terakhir ialah motif nasionalisme. Keberadaan organisasi itu sejak awal didirikan dan hingga kini telah memberikan warna dalam perjalanan negara Indonesia.
Organisasi yang didirikan KH Hasyim Asy’ari pada 31 Januari 1926 itu kini telah berkembang pesat dengan jejaring pesantren, sekolah, universitas, dan rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Warna Nahdliyin begitu terang dalam tatanan kehidupan masyarakat Nusantara, bukan hanya kaum muslimin, ajaran Islam yang diramu para pemikirnya memberi ruang interaksi yang luas kepada kaum lain. Sifat toleran, mengusung kebenaran universal, dan menghargai kebenaran yang diyakini umat lain membuat NU hidup subur berdampingan di masyarakat.
NU hari ini ibarat payung besar yang menjadi rumah bersama, bisa menjadi tempat berteduh bersama baik saat terik matahari maupun saat turun hujan. Warga NU hari ini sedang mengalami apa yang disebut dengan mobilitas vertikal, naik kelas sangat signifi kan. Kaum Nahdliyin hari ini bisa dijumpai di mana-mana, petani, pedagang, pengusaha, politikus, birokrat, akademisi, dokter, dan profesi lainnya.
MUI juga memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan meskipun pada mulanya MUI sejak awal didirikan Presiden Soeharto sebagai instrumen untuk mengendalikan kelompok-kelompok Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, MUI menjelma sebagai organisasi yang menjadi tempat bernaungnya ormas Islam.
Bahkan, kini telah mampu menjadi representasi hubungan harmonis antara pemerintah dan ulama. MUI ialah bagian dari wajah keberagamaan masyarakat Indonesia yang sangat santun.
MUI menjadi representasi dari relasi ulama dan umara yang saling menghormati dan mengisi. Ada banyak momen ketika ulama dan umara saling mengisi, saling mengoreksi, bahkan saling berbagi peran.
Suasana seperti ini harus terus dijaga. Dengan begitu, keberlangsungan pembangunan nasional dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama tetap berlangsung. Tanpa terbangunya kualitas kehidupan beragama, pembangunan tidak dapat terus dilakukan. Keberagaman yang rukun, damai, dan sejehtera merupakan faktor penting tercapainya pembangunan nasional.
Selain sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah, Indonesia juga memiliki kekayaan lain dalam bentuk keragaman. Tidak seperti SDA yang langsung dimiliki sejak lahir, keberagaman Indonesia yang harmonis diraih melalui perjuangan beratusratus tahun.
Sejak lama Indonesia jatuh bangun merumuskan konsep konsensus kebangsaan terbaik. Dalam konteks kekinian, tugas itu ternyata belum selesai. Harmoni dalam keragaman bangsa sering menjumpai tantangan yang tak kecil. Peran MUI ke depan juga harus lebih luas dan tegas dalam mengawal kerukunan dan pembangunan. Sosok-sosok di dalam MUI merupakan para ulama terpilih yang tidak diragukan lagi komitmen kebangsaannya. Publik percaya MUI merupakan khadimul ummah wa shadiqul hukumah.
Parpol juga memiliki peran strategis dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kehadiran dan peran parpol saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern. Jika pada awalnya merupakan salah satu prasyarat penting bagi praktik demokrasi perwakilan, kini peran dan fungsi parpol ikut menentukan kualitas praktik demokrasi perwakilan. Dalam hal ini demokrasi perwakilan tidak hanya mensyaratkan kehadiran parpol, tetapi juga dituntut memberi kontribusi positif dan konstruktif terwujudnya praktik demokrasi perwakilan berkualitas.
Artinya, sepak terjang parpol merupakan variabel yang memengaruhi kualitas demokrasi. Jika parpol menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik dan begitu juga sebaliknya. Lalu, sebenarnya bagaimana sesungguhnya relasi antara NU, MUI, dan parpol?
Relasi sinergi
PBNU di bawah kepemimpinan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan komitmennya untuk mengambil jarak yang sama terhadap semua kekuatan parpol.
Secara organisasi, NU tidak akan ikut cawe-cawe dan dukung mendukung capres. Sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah, NU tidak dalam posisi dukung-mendukung. Prinsip mengambil jarak yang sama terhadap semua kekuatan parpol ini lebih dikedepankan di era Gus Yahya. PBNU periode ini ingin fokus pada tiga hal strategis. NU juga tidak dalam posisi menjauhi atau mendekati parpol tertentu. Namun, NU justru ingin menegaskan bahwa prinsip equal distance (mengambil jarak yang sama dengan semua kekuatan parpol) akan terus ditegakkan.
Penegakan prinsip equal distance ini jauh lebih penting dan lebih strategis dalam membangun NU. Era kepemimpinan Gus Yahya berbasis pada tiga pilar strategis; kebangkitan intelektual, kebangkitan kewirausahaan, dan kebangkitan teknokratis warga NU mi daripada sekadar dukung mendukung capres/cawapres.
PBNU juga menghormati hak warga NU untuk maju di kontestasi politik di semua tingkatan. Namun, jangan sampai mereka menggunakan lembaga NU sebagai saluran untuk maju dalam pemilu. PBNU tetap menghormati hak konstitusional warga NU untuk maju sepanjang disalurkan melalui saluran-saluran yang tepat (parpol), bukan menggunakan lembaga NU. NU merupakan rumah besar bagi semua kekuatan politik dan bukan menjadi bagian dari parpol.
NU telah memiliki hubungan yang baik dengan semuanya, tidak hanya dengan MUI, parpol, maupun dengan pemerintah. Tentu saja hubungan baik tersebut bisa sangat bermanfaat bagi perjalanan bangsa ini. Banyak sekali persoalan kemasyarakatan yang tidak bisa diselesaikan pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga negara lainnya.
NU dengan jaringan yang dimilikinya bisa membantu berbagai program pemerintah sampai ke tingkat akar rumput. Banyak program bukan hanya butuh uang, melainkan juga pendekatan lain seperti penanganan kasus terorisme dan radikalisme yang membutuhkan bimbingan agama yang benar bagi mereka yang telanjur masuk aliran tersebut.
Posisi NU di hadapan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai oposisi atau koalisi karena NU bukan parpol. Jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pas untuk rakyat, tentu sudah sepatutnya bagi NU untuk mengingatkan. Dengan pengalaman sejarahnya yang panjang, NU tidak takut atau enggan menyampaikan kritiknya. Namun, tentu saja kritik bisa disampaikan secara santun dan tidak harus di depan publik. Yang penting ialah pesan tersebut sampai kepada pengambil kebijakan.
Pengabdian NU merupakan kepada bangsa dan negara, bukan kepada rezim pemerintahan yang setiap periode tertentu berganti. NU akan mengawal perjalanan bangsa ini, siapa pun presidennya, siapa pun pemerintahannya.
Dengan tidak menafikan peran organisasi lain, relasi dan peran NU, MUI serta parpol harus terus bersinergi untuk membangun secara bersama-sama.