• May 24, 2022 4:07 pm

Ombudsman Klaim Selamatkan Kerugian Masyarakat Senilai Rp26,8 Miliar

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) mengungkapkan telah berhasil mendorong penyelamatan kerugian masyarakat senilai Rp26,8 miliar di 2021. Penyelamatan kerugian masyarakat itu dihitung dari lingkup pelaporan maupun pengaduan masyarakat pada sektor perekonomian. 

“Total kerugian masyarakt yang telah diselamatkan di ekonomi 1 di 2021 sejumlah Rp26,8 miliar,” ujar Anggota ORI Yeka Hendra Fatika dalam Penyampaian Hasil Pengawasan ORI terhadap Dugaan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik Sektor Perekonomian 2021 dan Penyelamatan Kerugian Masyarakat, Rabu (9/3). 

Baca juga: LPOI-LPOK Komitmen Bersama BNPT Cegah Paham Radikal Terorisme

Dia menambahkan, nilai penyelamatan itu didapat dari 27 laporan yang telah diselesaikan maupun ditutup kasusnya oleh ORI. Sedangkan di 2021, lembaga yang berdiri pada 2000 itu menerima 60 laporan atau pengaduan dugaan maladministrasi di sektor perekonomian. 

Dari 60 laporan yang diterima, kata Yeka, lembaga yang paling banyak mendapatkan pengaduan ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 23 jenis aduan. Namun dari 23 jenis aduan tersebut, OJK baru menyelesaikan sebanyak 13 kasus dan mesti diselesaikan pada 2022.

“Jika kasus 2021 masih ada dan selesai, maka ada potensi kerugian masyarakat di 2022 sebesar Rp91,7 miliar. Ini adalah salah satu kerugian masyarakat yang kami selamatkan,” terangnya. 

Yeka menambahkan, ORI berpegang pada prinsip di mana setiap pelayanan publik yang tidak dilakukan dengan baik pasti mengandung kerugian, baik materil maupun imateril. Karenanya, dia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola di tiap instansi, lembaga, maupun badan usaha milik negara untuk terus memperbaiki tata kelola. 

Dengan tata kelola yang baik, diharapkan kerugian materil maupun imateril akibat buruknya pelayanan kepada masyarakat dapat ditekan. Yeka juga meminta adanya perhatian serius kepada tiap instansi, lembaga, maupun perusahaan BUMN yang menjadi terlapor dalam dugaan maladministrasi. 

Pasalnya, kata Yeka, tak jarang pengaduan yang dilakukan masyarakat kepada ORI mengenai pelayanan publik dianggap sebelah mata. “Banyak yang datang memenuhi panggilan kami itu yang disuruh bukan orang yang kompeten dalam membuat kebijakannya,” imbuhnya. 

“Selama kami menyelesaikan laporan itu yang mahal adalah koordinasi dan komunikasi. Jadi sering yang menjadi masalah itu surat persuratan. Jadi komunikasi itu penting, respon yang cepat itu penting,” pungkas Yeka. (OL-6)


Sumber: Media Indonesia | Ombudsman Klaim Selamatkan Kerugian Masyarakat Senilai Rp26,8 Miliar

Leave a Reply

Your email address will not be published.