KH Machrus: Lawan politisasi agama dengan perkuat jalinan ulama-umara

“Hal-hal semacam itu pasti ada saja, tapi insyaallah dengan persatuan antara ulama dan pemerintah (umara), maka akan sulit bagi kelompok tersebut untuk merusak NKRI,” ujar KH Machrus Aly dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kiai Mahrus mengatakan fenomena politisasi agama ini kerap terjadi akibat perbedaan pandangan politik dan karena tokoh yang bersangkutan memiliki agenda serta visi misi sendiri untuk menyudutkan pemerintah yang sah.

Baca juga: BNPT: Muslimat NU harus berperan maksimal berikan vaksinasi ideologi

Terlebih lagi, katanya, masyarakat Indonesia yang relegius ini sering dijadikan sasaran oleh kelompok yang suka mempolitisasi agama untuk diprovokasi dan memicu konflik di tengah masyarakat yang beragam.

“Makanya, hal-hal seperti ini bisa digerus bersama-sama dengan kerja sama pemerintah, organisasi, ulama, dan santri,” ucapnya.

Ia meyakini bahwa di lingkungan pesantren bahkan ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Wasliyyah,  Mathlaul Anwar, dan lain sebagainya tidak pernah ada istilah atau ajaran antipemerintah, anti-NKRI atau bahkan anti-Pancasila.

Baca juga: Perti: Ulama harus bawa kedamaian dan kerukunan bagi umat

“Di lingkungan pesantren contohnya, NKRI ini sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar kiai yang juga Pembina Pondok Pesantren Al Ikhlas Pasuruan ini.

Terkait penanganan paham radikal dan teroris yang mengatasnamakan agama, Kiai Mahrus memberikan apresiasi terhadap upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mempererat hubungan dan bersinergi dengan para alim ulama. Ia menilai hal ini adalah langkah tepat, sebagaimana ulama yang merupakan ujung tombak para umat.

“BNPT ini dekat dengan ulama. Antara ulama dan umara memang tidak bisa dipisahkan, jadi harus saling bekerja sama untuk menjaga NKRI,” ucap alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri ini.

Kiai Machrus mengamati fenomena di masyarakat yang cenderung terburu-buru dalam membagikan ilmu. Padahal pemahamannya belum tuntas sehingga menyebabkan banyak timbul kekeliruan dan distorsi terkait ajaran agama.

Baca juga: BNPT ajak ulama ikut tangkal radikalisme

“Misalnya, orang hanya baca sedikit di koran, di sosmed atau bahkan tabloid soal dalil ini dan itu. Alhasil pemahaman agamanya jadi hanya sepucuk, tidak didalami sehingga tidak paham ajaran agama yang sesungguhnya,” jelasnya.

Ia menilai pemerintah harus memiliki program, baik dengan ulama maupun ormas keagamaan yang moderat untuk menyosialisasikan dan membina masyarakat untuk hidup damai di tengah perbedaan,

“Program itu berupa penguatan nilai-nilai Pancasila dan manfaatnya, serta tentang menjaga NKRI dan sebagainya,” kata Machrus.

Dewan Pembina Pusat Lembaga Kemitraan Pondok Pesantren (LKPP) Indonesia ini menyampaikan pesannya untuk seluruh masyarakat, tokoh beserta pemerintah untuk senantiasa menjaga NKRI dari fitnah yang ditimbulkan oleh politisasi agama yang senantiasa berusaha untuk menimbulkan perpecahan di masyarakat.

“Saya dan kiai-kiai di Jawa Timur menginginkan jangan sampai ada kejadian itu. Kita jaga NKRI dan kita ramut (jaga/pelihara) NKRI kita,” katanya.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022