AKTIVIS Mesir-Palestina Ramy Shaath menuju Prancis pada Sabtu (8/1). Ia hampir dua setengah tahun ditahan di Mesir. Karenanya dia harus melepaskan kewarganegaraan Mesirnya.
Pria 48 tahun itu ialah tokoh pemberontakan pada 2011 di Mesir dan koordinator gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi cabang Mesir melawan Israel. “Putra politikus veteran Palestina Nabil Shaathdalam perjalanan ke Paris,” kata keluarga itu dalam pernyataan, Sabtu (8/1).
Mereka merasa lega dan gembira atas pembebasannya setelah 900 hari penahanan sewenang-wenang oleh orang Mesir. Namun, “Kami menyesal bahwa mereka memaksa Ramy untuk melepaskan kewarganegaraan Mesirnya sebagai prasyarat untuk pembebasannya yang seharusnya tanpa syarat setelah dua setengah tahun penahanan yang tidak adil dalam kondisi yang tidak manusiawi,” kata keluarga tersebut.
“Tidak seorang pun harus memilih antara kebebasan dan kewarganegaraan mereka,” kata pernyataan keluarga. Dia dibebaskan pada Kamis malam.
Pihak berwenang Mesir kemudian menyerahkan Shaath kepada perwakilan Otoritas Palestina di bandara Kairo. Dari situ, ia mengambil penerbangan ke Amman, ibu kota Yordania, sebelum menuju ke Paris.
Istri Shaath, warga negara Prancis Celine Lebrun, dideportasi dari Mesir tak lama setelah suaminya ditangkap pada Juli 2019 atas tuduhan membantu organisasi teroris. Pada April 2020, ia ditempatkan dalam daftar teror Mesir bersama 12 orang lain.
Pada Desember, lima kelompok hak asasi manusia meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menekan Mesir agar membebaskan Shaath. Macron sebelumnya membahas penahanannya dalam konferensi pers di Paris dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Desember 2020.
Ruang Mesir untuk perbedaan pendapat telah sangat dibatasi sejak Sisi menjabat pada 2014. Kelompok hak asasi mengatakan Mesir menahan sekitar 60.000 tahanan politik.
Baca juga: Washington Post: Israel Harus Mundur atau Beri Kemerdekaan Palestina
Banyak tahanan yang menghadapi kondisi brutal dan sel yang penuh sesak. Mesir menempati peringkat kelompok terendah dalam Indeks Kebebasan Akademik Institut Kebijakan Publik Global. (AFP/OL-14)