Jakarta, CNN Indonesia —
Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai membentangkan spanduk protes di Monumen Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10) pagi. Aksi tersebut dilaksanakan bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi kreatif tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk yang dipasang di patung Bundaran HI antara lain bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mendesak pemerintah untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Jeanny mengungkapkan dampak yang paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari,” ujar Jeanny melansir dari situs Greenpeace Indonesia, Selasa (20/10).
Di tengah situasi ini, Jeanny mengatakan masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, kata Jeanny, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Dari aksi damai tersebut, setidaknya ada enam aktivis Greenpeace yang dibawa ke kantor polisi. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai status hukum mereka.
Suara bakom
Pemerintah RI mengaku menghormati aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk berisi kalimat protes di Bundaran HI pada Selasa pagi. Pemerintah memandang kegiatan tersebut sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan pemerintah juga memahami pesan yang disampaikan seputar krisis iklim dan biaya hidup.
Ia memastikan persoalan tersebut menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk menangani persoalan lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10).
Ia menjelaskan pemerintah memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam ikhtiar menangani krisis iklim.
Kata dia, Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla serta mengarahkan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak.
Selain penanganan di lapangan, lanjut Syahganda, pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Presiden disebutnya sudah meminta agar sanksi bagi pelaku diperberat, hingga perbuatannya dapat digolongkan sebagai terorisme ekologi.
Di sisi lain, ia menambahkan pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.
Upaya ini dilakukan untuk menjaga daya beli, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok dan pengeluaran rumah tangga.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Paket tersebut mencakup bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” tambah Syahganda.
Ia berharap penambahan pasokan beras dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan. Sementara kebijakan harga BBM ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” ucap Syahganda.
(ryn/ryn)