Delegasi WCPP 2026 Puji Pembinaan Narapidana Berbasis Budaya di Bali

PRAKTIK pembinaan narapidana berbasis kearifan lokal di Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia. Para delegasi internasional yang menghadiri The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 memberikan apresiasi tinggi usai meninjau langsung implementasi sistem pemasyarakatan di Bali, Jumat (17/4).

Kunjungan lapangan ini menyasar dua lokasi utama, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bangli dan Griya Abhipraya Dharma Laksana milik Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Karangasem. Di sana, para peserta melihat bagaimana nilai-nilai budaya lokal diintegrasikan ke dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Sentuhan Budaya dalam Rehabilitasi

Di Lapas Narkotika Bangli, rangkaian kegiatan dimulai dengan penampilan seni hasil karya Warga Binaan yang memukau para delegasi. Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), layanan kesehatan, serta unit kegiatan kerja produktif.

Baca juga : 899 Napi di Bali Dapat Remisi Lebaran

Sementara itu, di Griya Abhipraya Dharma Laksana, Karangasem, para delegasi menyaksikan kolaborasi antara Bapas dengan Yayasan Pesraman Guru Kula. Pendekatan ini menggabungkan pelatihan vokasional dengan nilai spiritual dan budaya lokal untuk membekali Klien Pemasyarakatan sebelum kembali ke masyarakat.

Ayyub, perwakilan dari Singapore Prison Service, menyatakan kekagumannya terhadap model yang diterapkan Indonesia. “Ini menjadi pelajaran penting bagi kami tentang bagaimana menggabungkan nilai budaya dalam proses pembinaan dan pembimbingan,” ujarnya.

Data Pelaksanaan WCPP 2026

Berikut adalah ringkasan data pelaksanaan kongres internasional yang menempatkan Indonesia sebagai rujukan pemasyarakatan humanis:

Baca juga : BNPT Tegaskan Pentingnya Pencegahan Paham Kekerasan Sejak Dini

Paradigma Pemulihan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, saat membuka kongres pada Selasa (14/4), menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen pada pergeseran paradigma pemasyarakatan.

“Sistem pemasyarakatan tidak lagi semata tentang pemenjaraan, tetapi juga tentang pemulihan,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dalam sesi penutupan menekankan bahwa forum ini merupakan ruang krusial untuk berbagi praktik terbaik antarnegara. Pendekatan berbasis budaya yang diterapkan di Bali dinilai mampu menjadi solusi berkelanjutan atas tantangan global seperti overkapasitas dan residivisme.

Melalui momentum WCPP 2026, Indonesia memperkuat posisinya dalam kancah internasional sebagai negara yang mengedepankan sistem peradilan pidana yang inklusif, adaptif, dan tetap berpijak pada akar identitas bangsa dalam memanusiakan para pelanggar hukum. (Z-1)