• April 21, 2024 9:45 pm

Pengamat nilai Rapat Terbatas TNI-Polri di Papua sudah tepat

Pengamat nilai Rapat Terbatas TNI-Polri di Papua sudah tepat

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR)

Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan, keamanan, dan intelijen Ngasiman Djoyonegoro menilai langkah Pemerintah Joko Widodo menyelenggarakan rapat terbatas di Papua bersama TNI, Polri, dan forkopimda wilayah Papua sebagai langkah yang tepat.

“Kita semua berharap kehadiran dan kesolidan TNI-Polri yang telah ditunjukkan, termasuk kolaborasi dan sinergi dengan para tokoh akan mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat Papua,” kata Simon, sapaan akrab Ngasiman, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Bagi Simon, Papua adalah salah satu wilayah yang sudah semestinya memperoleh perhatian lebih dari pemerintah.

Hal itu, kata dia, diperlukan karena situasi keamanan di Papua harus terus diupayakan agar lebih kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Dalam sejumlah laporan menunjukkan bahwa kekerasan di Papua terus terjadi, misalnya Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada pada Maret 2022 melaporkan bahwa sepanjang 2010-2022 terdapat 348 kasus dengan korban 2.118 jiwa.

Sementara, Komnas HAM melaporkan pelanggaran sebanyak 1.182 kasus kekerasan sepanjang 2020-2021.

“Situasi ini perlu ditangani secara serius oleh pemerintah untuk menjamin iklim yang mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah di Papua,” kata Simon.

Menurutnya, keamanan adalah persyaratan utama dan bersifat mendasar dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah, baik fisik maupun nonfisik.

Baca juga: Anggota DPR akui Presiden Jokowi beri perhatian besar untuk Papua

Baca juga: Pengamat: Gunakan pendekatan kontra-terorisme atasi teror di Papua

Pada 2021, sejumlah agenda pembangunan Papua telah ditetapkan hingga 2024. Tercatat, pemerintah menetapkan 10 proyek strategis nasional yang bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

“Proyek ini tujuannya tidak lain adalah untuk mendukung kesejahteraan rakyat Papua,” kata Simon.

Di samping itu, kata dia, pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua kemungkinan akan muncul banyak gangguan dalam proses pembentukannya.

Sementara tiga DOB tersebut telah ditetapkan melalui undang-undang berdasarkan sejumlah dialog dengan orang asli Papua (OAP), ujarnya.

Oleh karena itu, tutur Simon, pemerintah harus melaksanakan mandat undang-undang tersebut.

“Gejolak yang mungkin muncul dalam proses pembentukan harus diantisipasi sedini mungkin,” kata Simon.

Terakhir, faktor Pemilu 2024 menuntut peningkatan keamanan di Papua. Pasalnya, selain kompetisi untuk memperebutkan kuota kursi DPR, DPD, dan DPRD di tiga DOB tersebut, maka dimungkinkan pula muncul penyusup yang memanfaatkan ajang lima tahunan ini sebagai media propaganda politik yang dapat memperkeruh suasana.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Artikel ini telah dimuat di www.antaranews.com dengan Judul “Pengamat nilai Rapat Terbatas TNI-Polri di Papua sudah tepat” pada 2023-03-21 14:07:10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *