Santri Ponpes Khilafatul Muslimin di Maros Didominasi dari NTB

Kepala Kementerian Agama Maros, Abdul Hafid menyebutkan pimpinan dan para pengajar hingga santri yang berada di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, didominasi berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Santri sebagian kecil dari Mallawa bagi pendukungnya itu, tapi banyak dari NTB bahkan pembinanya banyak dari sana itu yang dipertanyakan. Karena pimpinannya itu dari luar Maros,” kata Hafid kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/6).

Hafid menerangkan, ajaran pola pendidikan kepada para santri diduga kuat mengarah pada ideologi Khilafah yang mereka ingin terapkan di Indonesia. Sehingga seluruh Forkompinda Maros menganggap ada penyimpangan.

“Tapi dia mengaku bernegara Pancasila tapi dia tidak mau menghadirkan simbol-simbol negara. Sehingga dari Forkompinda itu menganggap kemungkinan besar ada penyimpangan dalam ajaran agama,” ungkapnya.

“Karena sepertinya dia ingin mendirikan negara tapi melaksanakan kegiatan yang penerapan syariat Islam di Indonesia itu suatu hal yang tidak tepat di negara demokrasi Pancasila,” sambungnya.

Hafid menjelaskan Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh tersangka AI sebagai ketua dan H sebagai sekretaris tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama sehingga ponpes tersebut dinyatakan ilegal beroperasi.

“Yang jelasnya ponpes itu ilegal, karena tidak ada tidak izin operasional dari kementerian agama dalam aturan kita kalau tidak memenuhi itu maka ilegal. Begitu juga bangunan juga tidak memiliki IMB dari pihak pemerintah harus itu diurus izinnya,” jelasnya.

Sementara aktivitas pondok pesantren tersebut, kata Hafid, telah ditutup dan seluruh simbol-simbol di dalam ponpes itu telah disita.

“Penutupan itu dilakukan oleh Densus 88 bekerjasama dengan Polda Sulsel dan polres. Saat ini, semua simbol-simbol ponpes itu sudah dicabut karena dari kementerian agama menyebutkan semua itu tidak sesuai aturan di kementerian agama,” katanya.

“Persoalan sesat atau tidaknya itu dari kementerian agama, yang jelas kita di Sulsel bahwa mereka berideologi Khilafah jadi sangat bertentangan dengan Pancasila. Jangan sampai mereka nanti akan melawan dengan sistem khilafah itu,” pungkasnya.

(mir/isn)

[Gambas:Video CNN]