PEMIMPIN tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja telah ditangkap aparat kepolisian di Lampung, Selasa (7/6). Tak hanya konvoi Khilafah yang mereka gelar beberapa waktu lalu, tapi Khilafatul Muslimin nyata-nyata memiliki agenda terselubung untuk mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengungkapkan, Khilafatul Muslimin terbukti tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, mereka memiliki sebaran cabang sangat besar, yaitu setidaknya 23 kantor wilayah dan tiga daulah di Jawa, Sumatra, dan Indonesia bagian Timur.
“Pola penyebaran ideologi khilafah yang dilakukan Khilafatul Muslimin jelas bertentangan dengan ideologi bangsa, Pancasila. Ideologi itu mereka sebarkan dengan berbagai cara antara lain berkedok pengajian atau dakwah, melalui kampanye terbuka seperti konvoi, penyebaran buletin yang rutin setiap bulanan, dan melalui internet,” ungkap Nurwakhid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (9/6).
Nurwakhid juga mengungkapkan tentang pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja yang sudah dua kali ditangkap dan dihukum dengan keterlibatannya di jaringan terorisme. Pertama pada Januari 1979 terkait teror Warman. Kedua, dia ditahan atas kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal 1985.
“Sekali lagi persoalan ideologi tidak bisa dipatahkan dengan jeruji besi, tapi butuh transformasi menuju ideologi alternatif. Persoalannya, Baraja adalah ideolog dari sejak zaman NII, MMI hingga KM yang tentu tidak sekadar dihukum tetapi membutuhkan proses dialog, deradikalisasi dan pembinaan ideologi. Itu pun akan terasa sangat sulit jika sasarannya adalah tokoh dan ideolognya,” terang Nurwakhid.
Mantan Kabag Banops Densus 88 ini memaparkan, keberadaan orang-orang seperti Baraja dengan Khilafatul Muslimin-nya akibat ada kekosongan pimpinan di kalangan kelompok masyarakat yang mendambakan khilafah. Kalau HTI dianggap masih memperjuangkan khilafah atau kelompok radikal lainnya masih memperjuangkan.
Baca juga: BNPT Pastikan Abdul Qadir Baraja belum Dideradikalisasi
“Baraja mengklaim sebagai khalifah sebagaimana Abu Bakar Al-Badgdadi mengklaim mempunyai teritori khilafah di Irak-Suriah dan mendeklrasikan diri sebagai khalifah. Efeknya adalah tersedotnya magnet kelompok-kelompok radikal di berbagai negara untuk hijrah ke Irak-Suriah. Begitu pula klaim khalifah Baraja mempunyai magnet besar bagi masyarakat yang sudah tercemari dengan ideologi khilafah,” ungkapnya.
Nurwakhid menambahkan, sasaran kelompok-kelompok seperti Khilafatul Muslimin ini adalah masyarakat yang skeptis pada pemerintah.
“Bukan hanya mereka yang skeptis terhadap pemerintah yang menjadi rentan terpengaruh ide-ide khilafah dan propaganda teroris, tetapi mereka yang masih memiliki imajinasi tentang khilafah dengan pemahaman keagamaan yang dangkal sangat rentan direkrut teroris,” tegasnya.
Nurwakhid juga mengklarifikasi bahwa pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja bukan salah satu pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin Ngruki. Pendiri Ponpes Al Mukmin yang benar ialah Abdullah Baraja.
Pernyataan itu sebagai klarifikasi pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan Abdul Qadir Baraja salah satu pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki. “Kami mohon maaf atas kekeliruan penyebutan tersebut. Abdul Qadir Baraja bukan pendiri Ponpes Al Mukmin,” ujarnya.
Terkait pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, Nurwakhid mengungkapkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan NII dan pernah ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia 2000, walaupun memilih tidak aktik. (Ant/S-2)