AMERIKA Serikat akan menghapus kelompok ekstremis Yahudi yang terkait dengan mendiang rabi Meir Kahane serta kelompok militan Palestina dari daftar hitam teror setelah bertahun-tahun tanpa kekerasan.
Departemen Luar Negeri menetapkan Kahane Chai sebagai organisasi teroris asing pada 1997, tiga tahun setelah pendukungnya Baruch Goldstein membantai 29 warga Palestina di kota Hebron, Tepi Barat yang diduduki.
Kelompok itu didirikan oleh Kahane, seorang rabi kelahiran AS dan mantan anggota parlemen Israel, yang menganjurkan pengusiran orang Arab dari Israel dan dibunuh di New York pada 1990.
Baca juga: Palestina Kecam Israel Soal Proyek Kereta Gantung Yerusalem
Departemen Luar Negeri memberi tahu Kongres bahwa mereka akan mencabut penunjukan itu yang ditentang di pengadilan oleh kelompok tersebut. “Kahane Chai tidak terkait dengan serangan teroris sejak 2005,” kata seorang pejabat, Minggu (16/5).
Pejabat itu mengatakan Departemen Luar Negeri juga menghapus daftar Dewan Syura Mujahidin di lingkungan Jerusalem, kelompok jihad Palestina yang terkait dengan serangan roket satu dekade lalu. Pencabutan penunjukan tersebut, “Memastikan sanksi terorisme kami tetap berlaku dan kredibel serta tidak mencerminkan perubahan kebijakan apa pun terhadap aktivitas masa lalu salah satu organisasi ini,” kata pejabat Departemen Luar Negeri tanpa menyebut nama.
Terlepas dari kurangnya serangan oleh kelompok Kahane Chai, mendiang rabi tetap menjadi pahlawan bagi beberapa orang di ekstrem kanan politik Israel, termasuk anggota parlemen Itamar Ben-Gvir yang menganjurkan pencaplokan Tepi Barat dan menggantung potret Goldstein di rumahnya.
Penunjukan sebagai organisasi teroris asing sangat membatasi kegiatannya di Amerika Serikat, termasuk mengkriminalisasi dukungan keuangan.
Baca juga: Blinken Desak Penyelidikan Kredibel atas Jurnalis Palestina yang Terbunuh
Departemen Luar Negeri mengatakan masih memasukkan kedua kelompok itu ke daftar Teroris Global yang Ditunjuk secara Khusus (Specially Designated Global Terrorist). Ini untuk membantu mendukung kegiatan penegakan hukum. (AFP/OL-14)