PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan seluruh kementerian/lembaga terkait lainnya, segera menciptakan regulasi-regulasi yang mampu mengatasi beragam kejahatan ekonomi.
Aturan-aturan lama, menurutnya, sudah tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Pasalnya tindak pidana terutama yang memanfaatkan teknologi semakin rumit dan canggih.
“Kita perlu terus-menerus melakukan terobosan. Kita secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology, menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan-permasalahan yang fundamental,” ujar Jokowi dalam Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/4).
Selain itu, PPATK juga diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan digital dengan menghadirkan platform-platform baru yang mudah diakses para pemangku kepentingan dan juga masyarakat secara luas.
“Kembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi dan real time, yang mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat dan akurat,” tutur mantan wali kota Solo itu.
Baca juga: Komisi II DPR Targetkan Tiga RUU DOB Papua Selesai Sebelum Juni 2022
Dengan semua upaya tersebut, PPATK dan seluruh kementerian/lembaga terkait diharapkan bisa bergerak lebih cepat dalam menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang telah melewati batas-batas negara serta telah menjadi kejahatan internasional.
Segala antisipasi harus dapat dilakukan sedini mungkin di berbagai tingkatan demi mencegah upaya-upaya yang berpotensi mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan di Tanah Air.
“Tidak ada alasan untuk tidak bergerak cepat. PPATK sebagai vocal point dan financial intelligence unit harus jeli dan mampu bergerak cepat. Semua harus bisa mengantisipasi cybercrime dan kejahatan-kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi,” tandasnya. (P-5)