• May 26, 2022 7:00 pm

Presidensi G20 Dorong Pencapaian Tujuan Indonesia

KETUA Gugus Tugas Integrity and Compliance B20 Haryanto T. Budiman menyebutkan, perusahaan harus bisa mengimbangi perkembangan teknologi tersebut. Pasalnya, bila perusahaan enggan dan gagal berinovasi, maka peluang praktik-praktik ilegal melalui transaksi keuangan terbuka dengan lebar. 

Terlebih akselerasi digital di masa pandemi kian cepat dan menimbulkan tantangan tersendiri bagi perusahaan dari sisi integritas dan kepatuhan. 

Baca juga: MotoGP Mandalika Dinilai Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi

“Semua bisnis baik perbankan maupun non perbankan harus bisa melakukan inovasi di bidang digital, di mana itu menimbulkan tantangan tersendiri,” tutur Haryanto dalam Seminar Nasional Presidensi G20: Peran, Kontribusi, dan Tantangan, Sabtu (19/3). 

Karena itu, salah satu fokus pembahasan dalam B20 ialah mengenai penguatan integritas dan kepatuhan yang dibagi ke dalam empat bagian. Pertama, memperkuat tata kelola untuk memitigasi risiko kejahatan siber.

Kedua, membahas mengenai respons kebijakan atas praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Haryanto mengatakan, poin ini menjadi penting lantaran pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme kerap selangkah lebih maju memanfaatkan teknologi untuk memuluskan tindakannya. 

“Kita ketahui bahwa ada inovasi baru seperti crypto currency yang regulasinya belum ada atau belum memadai. Kita mendorong agar ada regulasi memadai mengenai itu,” jelasnya. 

Karena itu pula Indonesia tengah berupaya untuk bergabung dalam Financial Action Task Force (FATF). Pasalnya, Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum masuk menjadi anggota. 

FATF merupakan forum kerja sama global yang bertujuan untuk menerapkan standar rezim antipencucian uang dan pendanaan terorisme. “Ini yang sedang diupayakan pemerintah, dipimpin oleh Menko Polhukam didukung Menkeu, kita ingin sekali menjadi anggota FATF. Jadi penting bagi kita untuk bisa mengaddress money laundering dan pendanaan terorisme,” jelas Haryanto. 

Ketiga, ialah pembahasan mengenai adopsi private public sector inclusion guna mengurangi risiko integritas bisnis. Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang mendorong agar tiap perusahaan memiliki komite audit di jajaran dewan komisaris. 

Komite audit itu mestinya diisi oleh orang-orang kompeten, memadai, dan memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan. Dengan begitu, persoalan integritas di perusahaan dapat ditangani dengan baik dan cepat. 

Keempat, berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Haryanto mengatakan, belakangan banyak perusahaan mulai menggaungkan prinsip Environmental, Social, and Coorporate Governance (ESG). Saat ini Indonesia melalui Ikatan Akuntan Indonesis tengah menyusun standar penyusunan pelaporan ESG. 

Ajang Buka Peluang

Sementara itu Direktur Keuangan dan SDM PT Len Industri Indarto Pamoengkas mengatakan, forum G20 dapat menjadi ajang promosi industri nasional. Len yang merupakan induk holding BUMN Industri Pertahanan itu disebut selalu mempersiapkan diri untuk berinovasi. 

Alat-alat pertahanan negara yang diproduksi sedianya selalu bisa dikembangkan untuk kebutuhan lain dengan tujuan komersial. “Karena teknologi untuk militer itu bisa dijadikan sebagai teknologi komersial untuk dijual,” imbuhnya. 

“Perusahaan-perusahaan maju, mereka mengembangkan dual use technology. Selain untuk perang, itu dikembangkan juga untuk kesehatan, komersial, modernisasi alat transportasi, dan lainnya,” kata Indarto. 

Selama pandemi covid-19 misalnya, Len turut mengembangkan produk teknologi militer untuk menunjang kebutuhan penanganan kesehatan. “Jadi perkembangan teknologi militer itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi bisa dikembangkan agar perusahaan maupun manufaktur sustain, perlu diversifikasi produk,” jelasnya.

Momen Presidensi G20 juga bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Arief Rosyid Hasan mengatakan, keberadaan ekonomi keuangan syariah di Indonesia sudah cukup lama, tapi baru mulai bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir. 

Gagasan keberlanjutan yang dibawa Indonesia dalam Presidensi G20 dinilai satu nafas dengan prinsip ekonomi syariah. “Hal yang perlu dicatat, ketika kita berbicara sustainability, itu berkaitan dengan ekonomi keuangan syariah. Kalau bicara profit itu bagaimana kita menjaga harta, berbicara planet bagaimana kita berbicara keberlangsungan hidup,” kata Arief. 

“Keberpihakan ekonomi dan keuangan syariah itu perlu. Negara lain sudah mulai mengembangkan ekonomi syariah, jangan sampai kita tertinggal dari negara lain,” tambahnya. (OL-6) 


Sumber: Media Indonesia | Presidensi G20 Dorong Pencapaian Tujuan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published.