Jakarta, CNN Indonesia —
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka suara usai gaduh ide mengenai penundaan pemilihan umum (Pemilu) pada 2024. Wacana tersebut diketahui dapat berimbas pada penambahan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu.
Ali mengatakan agar semua pihak tidak bersikap radikal dalam berpolitik. Ia meminta agar tak ada pihak yang memaksa-maksa Presiden Joko Widodo untuk sepakat atau tidak dengan usulan itu.
“Jangan radikal dalam berpolitik,” kata Ali dalam video yang diunggahnya lewat akun twitter @AliNgabalinNew pada Sabtu (5/3).
Menurutnya, sesuai dengan sumpah jabatannya, presiden patuh dan taat pada Undang-undang Dasar RI Tahun 1945.
Jokowi, menurut Ngabalin, telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan KPU untuk berdiskusi dengan DPR RI untuk mengambil keputusan terkait dengan Pemilu 2024. Hasilnya, Ngabalin mengatakan bahwa telah disepakati bahwa pemilu bakal diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
“Masih ada yang kurang, pakai nalarmu yang sehat dalam berpolitik agar anda lebih santun. Jangan pernah memaksakan, Presiden atau siapa saja,” ucap dia.
Ngabalin meminta setiap pihak agar berpolitik dengan cara yang santun. Ia menuturkan, sikap-sikap yang memaksakan kehendak, hingga meneror orang untuk sependapat atau berpikiran sama terhadap apa yang direncanakan harus dihindari.
“Kemudian memaksakan orang, meneror orang untuk bersama-sama dengan pimpinan partai politik, atau mungkin dengan KPU, atau mungkin dengan DPR Untuk presiden mengumumkan tentang pelaksanaan pemilu 2024,” ujarnya.
Meski demikian, Ngabalin tetap mengatakan bahwa dalam demokrasi tidak ada larangan untuk dapat melempar wacana ataupun diskusi.
Termasuk, kata dia, soal amandemen UUD 45 hingga masa kepemimpinan Presiden sepanjang 3 periode.
“Kita boleh berdiskusi. Tapi kalau keputusan itu sudah diambil, semua orang harus tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-undang,” tambah dia.
Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut beberapa waktu lalu. Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat.
Salah satu alasan wacana itu dilontarkan ialah jika pemungutan suara digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024, dia cemas pemulihan ekonomi jadi terhambat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto lalu mendukung usulan penundaan pemilu 2024 tersebut.
Baru-baru ini, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim berharap para pemimpin bangsa segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
Ia menilai tokoh-tokoh yang terlibat dalam forum satu meja itu antara lain Presiden Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, pemimpin lembaga tinggi negara, pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas), perwakilan akademisi, parpol koalisi pendukung pemerintah, hingga pihak berkompeten lain.
“Di dalam forum satu meja itulah diumumkan dua hal penting secara resmi, yakni pertama bahwa Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan pada Rabu Tanggal 14 Februari 2024,” kata Luqman, Jumat (4/3).
Catatan Redaksi: Judul artikel ini mengalami perubahan pada Sabtu (5/2) pukul 14.55 WIB.
(mjo/ain)
[Gambas:Video CNN]
Sumber: CNN Indonesia | Ngabalin soal Jokowi Diseret Isu Pemilu: Jangan Radikal Berpolitik