RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR)
WACANA kocok ulang alias reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang diprediksi bergulir pada Agustus 2026 kembali menjadi sorotan publik. Salah satu nama yang santer dikabarkan berpeluang masuk ke jajaran pemerintahan adalah pengusaha muda sekaligus profesional industri pertahanan, Norman Joesoef.
CEO Republikorp tersebut diisukan bakal mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) menggantikan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto. Jika kabar tersebut terealisasi, masuknya Norman akan menjadi perhatian khusus karena ia berasal dari kalangan sipil-profesional dengan rekam jejak kuat di industri pertahanan, bukan dari jalur karier militer konvensional.
Norman diketahui telah berkecimpung di sektor alat utama sistem senjata (alutsista), perlengkapan taktis, serta teknologi strategis sejak 2013. Ia juga dinilai memiliki pengalaman luas dalam membangun kemitraan dengan berbagai jejaring internasional di bidang pertahanan. Namun, terlepas dari nama yang beredar, keputusan pengangkatan Wamenhan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden.
Peneliti pertahanan dan intelijen, Wawan H Purwanto, menilai pergantian Wamenhan harus dilihat sebagai kewenangan penuh Presiden untuk menentukan figur yang paling dipercaya sekaligus memiliki kapasitas menjalankan agenda pertahanan nasional. Menurut Wawan, faktor kepercayaan atau trust tidak dapat dipisahkan dari kapabilitas dalam menentukan figur yang akan mendampingi Menteri Pertahanan.
“Pergantian posisi Wamenhan merupakan hak prerogatif Presiden untuk mendapatkan figur yang paling dipercaya. Parameter ideal yang digunakan adalah faktor trust dan kapabilitas di bidang pertahanan demi menjamin tercapainya kepentingan serta keamanan nasional,” ujar Wawan kepada media di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Ia menekankan bahwa Wamenhan bukan sekadar posisi administratif. Figur yang dipilih harus mampu memahami visi strategis pertahanan Presiden sekaligus menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program yang konkret. Oleh karena itu, rekam jejak, kompetensi, integritas, serta kemampuan membangun jejaring strategis menjadi faktor krusial yang perlu dipertimbangkan.
ANCAMAN HIBRIDA
Wacana hadirnya figur sipil-profesional di posisi strategis Kementerian Pertahanan juga dinilai relevan dengan perubahan karakter ancaman keamanan saat ini. Mantan Staf Ahli Wakil Presiden Bidang Keamanan tersebut menjelaskan bahwa ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berbentuk konflik militer konvensional.
Perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik telah melahirkan spektrum ancaman yang semakin kompleks, termasuk perang hibrida dan asimetris. “Mengingat posisi ancaman saat ini bersifat hibrida dan asimetris, kepemimpinan pertahanan tidak selalu harus didominasi oleh kalangan militer. Kapabilitas menguasai perang asimetris menjadi komponen utama, meski sosok Wamenhan juga tetap perlu memahami spektrum ancaman militer,” jelas penulis buku Terorisme Ancaman Yang Tiada Akhir tersebut.
Menurut Wawan, kondisi global saat ini membutuhkan kombinasi berbagai kompetensi. Pengalaman militer tetap penting untuk memahami aspek pertahanan konvensional, sementara perspektif sipil-profesional dapat memperkuat sektor teknologi, industri, ekonomi pertahanan, diplomasi, hingga pengembangan inovasi.
Dengan demikian, keterlibatan figur sipil di lingkungan pertahanan tidak semestinya dipandang sebagai pengurangan peran militer, melainkan sebagai upaya strategis untuk memperluas kapasitas negara dalam menghadapi ancaman yang semakin multidimensional. (E-2)
Artikel ini telah dimuat di mediaindonesia.com dengan Judul “Kepercayaan dan Kapabilitas Jadi Pertimbangan Pengisian Posisi Wamenhan” pada 2026-08-09 12:51:00