• May 18, 2022 4:32 am

UU Psikologi Diperlukan Agar Praktik Psikologi Lebih Optimal

AGAR lebih optimal dan termanfaatkan dengan lebih baik, praktik psikologi di Indonesia perlu diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan, seperti yang saat ini sedang berproses di DPR yaitu Rancangan Undang-undang (RUU) Praktik Psikologi.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Seger Handoyo dalam keterangan yang diterima, Rabu (2/3). “Dengan disahkannya RUU ini menjadi undang-undang, maka diharapkan para praktisi dan ilmuan psikologi di Indonesia memiliki payung hukum untuk berkontribusi secara lebih terarah dan tertata dengan lebih baik,” kata Seger.

Lebih jauh, Seger Handoyo mengatakan, pentingnya psikolog dan ilmuwan psikologi meningkatkan kompetensi, baik dalam hal praktik maupun keilmuan. Dengan demikian, hal itu dapat memberikan kontribusi optimal kepada bangsa dan negara, baik dalam level penanganan individual, kelompok, organisasi, dan komunitas.

Seger mengatakan psikologi berperan penting dalam berbagai bidang. “Misalnya dalam bidang pengembangan dan manajemen sumber daya manusia di perusahaan, pengelolaan pendidikan dan sekolah, penanganan kesehatan mental, dan berbagai aspek kehidupan manusia,” jelasnya.

Di sisi lain, Himpsi bersama Australian Psychological Society (APS) Perth Branch menggelar webinar bertema ‘Treatment Management for religiously-motivated terrorist offenders’, 28 Februari 2022 lalu. Webinar ini menghadirkan pembicara Zora A. Sukabdi, PhD., Psi, pakar bidang kontraterorisme dan deradikalisasi. Webinar ini dihadiri 160 peserta dari berbagai negara dan dimoderatori oleh Dr Josephine Ratna, psikolog klinis asal Indonesia sekaligus pengurus APS Perth Branch.

Dalam webinar ini, Zora membeberkan pengertian terorisme, tindakan-tindakan yang tergolong teror, dan dalam hal apa saja tindakan tersebut biasa dilakukan. Ia juga membahas secara spesifik tindakan terorisme yang terkait agama dan bagaimana cara mengatasinya.

“Terdapat dua pendekatan dalam hal ini, yaitu pendekatan sindrom (misalnya terkait kepribadian atau sifat serta motivasi) dan pendekatan instrumen atau sebagai pilihan rasional. Pendekatan tersebut dimitigasi dengan langkah-langkah identifikasi resiko, kebutuhan, dan respon individu maupun kelompok teroris,” jelas Zora.

Berdasarkan penelitiannya, Zora mengemukakan 18 faktor resiko terorisme yang dibagi dalam tiga domain, yaitu motivasi (seperti ekonomi), ideologi (seperti nilai yang dianut), dan kapabilitas (seperti kemampuan intelektual). Faktor-faktor tersebut menjadi penting pada saat, misalnya melakukan rehabilitasi secara profesional terhadap pada pelaku atau orang-orang yang potensial menjadi teroris,” jelas Zora. (RO/OL-15)

 

 


Sumber: Media Indonesia | UU Psikologi Diperlukan Agar Praktik Psikologi Lebih Optimal

Leave a Reply

Your email address will not be published.