Pemetaan Masjid, Kontraproduktif dan Rawan Picu Konflik

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri berencana memetakan masjid di Indonesia untuk mencegah penyebaran paham terorisme.

Polisi bakal memberikan warna dan kategori pada sejumlah masjid. Meski belum dijelaskan lebih lanjut mengenai kategorisasi ini, terdapat beberapa masjid yang sudah dicap ‘keras’.

Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri Brigjen Umar Effendi yang mengungkap rencana tersebut dihadapan sejumlah petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengikuti agenda Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme pada Rabu (26/1) lalu.

“Kemarin kami juga sepakat dalam diskusi mapping masjid, pak. Mohon maaf,” kata Umar.

Rencana tersebut menuai polemik. Pemetaan oleh kepolisian ini dinilai bisa memicu kesalahpahaman hingga kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Kepolisian pun bisa dianggap diskriminatif karena hanya menyasar tempat ibadah umat Islam.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyebut rencana kepolisian tersebut berpotensi kontraproduktif dengan upaya-upaya pencegahan radikalisme yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini. Ismail yakin bakal muncul penolakan dari masyarakat.

“Potensi penolakan itu jelas ada. Karena intensi pemetaan ini menyasar kepada masjid-masjid atau kelompok Islam,” kata Ismail saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (27/1).

Ismail mengatakan pemberian label atau stigma terhadap suatu komunitas tertentu yang menetap disuatu tempat dapat menimbulkan konflik. Menurutnya, upaya yang hendak dilakukan oleh kepolisian secara terbuka itu akan menjadi berbahaya.

“Kalau mereka memberi label secara terbuka jelas ini menimbulkan konflik horizontal,” ujarnya.

Ismail berpendapat menangangi tindak pidana terorisme di Indonesia bisa dimulai dari hulu. Menurutnya, pemerintah harus sumber transmisi pengetahuan keagamaan yang mendukung gagasan terorisme.

Dengan demikian, kata Ismail, pemerintah bisa membendung penyebaran konten-konten keagamaan melalui medium tersebut.

“Masjid bukan satu-satunya tempat. Oleh sebab itu, secara prinsip memang ini suatu kerja penting kalau kita mau mengatasi terorisme dari hulu,” jelasnya.

Ismail menyebut saat ini banyak tersebar narasi-narasi intoleran di lingkungan masyarakat. Ia mencontohkan kasus intoleran yang justru difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat, yakni di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Di sana, kelompok warga menolah jemaat Ahmadiyah yang dicap sesat dan menyimpang.

Alih-alih mencari jalan keluar, kata Ismail, pemerintah daerah setempat malah melegitimasi penolakan dan sikap-sikap intoleran dalam menyikapi ajaran tersebut. Menurutnya, sikap-sikap ini lah yang menjadi hulu dari terorisme.

“Karena enggak ada orang menjadi teroris jump in terorisme itu tidak ada. Pasti dia melalui tahapan-tahapan, proses dari eksklusif, lalu intoleran aktif, intoleran pasif. Dia kemudian menjadi radikal dan memanifes menjadi bentuk tindakan yaitu terorisme,” ujarnya.

‘Polisi Diminta Kerja Senyap’, ada di halaman selanjutnya…