Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar tidak membuka kegaduhan di masyarakat di penghujung tahun politik.
Hal ini Aboe Bakar sampaikan guna menanggapi pernyataan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar dalam rapat dengan Komisi III DPR yang menyebut 198 pesantren terafiliasi teroris.
“Jangan mudah membuat gejolak dan kegaduhan yang cukup merepotkan di ujung-ujung tahun politik seperti ini,” kata Aboe Bakar dalam konferensi pers di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (31/1).
Menurut Aboe Bakar pernyataan yang dilontarkan oleh Boy merupakan topik yang sensitif dan hanya dibicarakan dengan intelijen. Kalaupun dibahas dengan Komisi III kata Aboe Bakar, semestinya dilakukan secara terbatas dan tidak dipublikasikan secara luas.
“Saya ingin ingatkan kepada BNPT kalau ada informasi itu cukup ditahan dulu nanti didengarkan,” kata Aboe Bakar.
Pada kesempatan tersebut, Aboe Bakar juga mempertanyakan apakah benar 198 pesantren itu terafiliasi dengan teroris dan berapa banyak jumlah penduduk yang terpapar terorisme.
Ia lantas mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia juga diperjuangkan oleh orang-orang dari pesantren. Meski demikian, Aboe Bakar menyatakan pihaknya tetap menerima informasi BNPT sebagai bahan evaluasi.
“Sebab kalau 198 (pesantren) artinya berapa banyak yang terpapar terorisme, nah apa benar?” ujarnya.
PPP Desak BNPT Buka Data
Hal senada disampaikan Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi yang menegaskan bahwa mengetahui daftar 198 pesantren diduga terafiliasi teroris tersebut penting, untuk menghilangkan kecurigaan sesama pesantren yang berpotensi mengganggu stabilitas pendidikan di pendidikan.
“BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 ponpes yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme,” kata Baidowi dalam keterangannya, Senin (31/1).
Sebaliknya, menurut Awiek, sapaan akrabnya, ketidaterbukaan dari BNPT justru akan menimbulkan justifikasi publik bahwa pesantren merupakan lembaga yang menjadi bibit lahirnya para teroris.
Padahal, mayoritas pesantren umumnya mengajarkan model Islam yang inklusif atau rahmatan lil alamin.
“Ketidakterbukaan data dari BNPT berpotensi melahirkan justifikasi publik bahwa pesantren menjadi bibit teroris. Padahal, faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam Rahmatan lil’alamin bukan mengajarkan terorisme,” ucap Awiek.
Lebih lanjut, dia menuturkan, pembukaan data kepada publik juga penting untuk menghindari fitnah di masyarakat terhadap keberlangsungan pesantren.
Sebab, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah ada sejak ratusan tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka.
“Pesantren sudah ratusan tahun mengabdi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala BNPT Boy Rafi Amar mencatat sedikitnya 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam dan luar negeri termasuk ISIS.
Menurut Boy, 11 dari 198 pesantren itu terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS.
(thr/iam/DAL)
[Gambas:Video CNN]
Sumber: CNN Indonesia | PKS-PPP Sentil BNPT soal Pesantren Terafiliasi Teroris: Jangan Gaduh