KONTRIBUSI ekonomi digital terhadap ekonomi Indonesia sudah dirasakan manfaatnya. Google dan Temasek menyebut sejumlah capaian pertumbuhan digital ekonomi Indonesia mencapai US$46 pada 2020, US$70 pada 2021, dan diperkirakan akan menyentuh US$146 pada 2025.
“Mungkin akan lebih besar dari yang diperkirakan,” kata Ketua Indonesia Fintech Society Mirza Adityaswara dalam MGN Summit 2022 yang mengangkat tema Target Akselerasi Digitalisasi Indonesia, Jumat (28/1). Salah satu yang mendorong tumbuhnya inovasi ekonomi digital yaitu kemampuan teknologi untuk melakukan e-KYC (electronic know your customer) sistem untuk efisiensi dan efektivitas proses verifikasi user, terutama sangat diandalkan dalam masa pandemi.
Digitalisasi membuat sistem KYC fisik berubah menjadi KYC digital. Nasabah tidak perlu lagi mengunjungi cabang untuk pembukaan rekening. Semua dilakukan melalui saluran daring. Lembaga jasa keuangan juga bisa menekan biaya operasional karena tidak perlu membuka cabang baru. Kerentanan kesalahan manusia makin bisa disaring dan diminimalisasi dan dikendalikan dengan artificial intelligence (AI).
“E-KYC menjadi hal penting. Teknologi ini bisa lebih dini mendeteksi terkait pencucian uang, potensi terorisme, fraud, dan kesalahan lain. E-KYC harus bisa digalakkan. Regulator harus bisa menyesuaikan agar e-KYC bisa jalan dengan baik dan cepat,” kata Mirza.
Sistem ini telah berkembang di sejumlah negara. Adopsi e-KYC di India menurunkan biaya verifikasi pelanggan dari US$15 hingga US$0,5 dan waktu yang dihabiskan dari lima hari hingga hanya beberapa detik. Sejauh ini, lebih dari 8,04 miliar transaksi e-KYC do India telah telah dilakukan. Penyedia seperti bank dan operator jaringan seluler diproyeksikan telah menghemat US$1,3 miliar terkait biaya administrasi KYC pada 2021.
Di Inggris, pemanfaatan e-KYC dapat membantu negara menghemat US$13,2 miliar. Penghematan yang dimaksud mencakup US$2 miliar dalam proses KYC yang tidak efisien dan mencakup US$11,3 miliar terkait tipuan identitas.
Di Estonia, smart-ID memungkinkan pelayanan publik berupa pengiriman online yang 99% aman. Sistem identitas digital memungkinkan Estonia untuk menyelesaikan KYC-check lebih cepat, melakukan vote secara online, hingga membayar pajak secara digital. Pemerintah Estonia memperkirakan sistem ini berkontribusi sekitar 2% dari PDB per tahun.
“Antara kemampuan industri dan regulator harus bisa menyesuaikan diri,” kata Mirza. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga November 2021 terdapat 600 juta polis asuransi digital di 2021, yang salah satunya berasal dari asuransi saat pemesanan di e-commerce dengan harga sekitar Rp500 per transaksi.
Transaksi e-commerce pun tercatat sudah mencapai Rp530 triliun dan akan terus meningkat. Pada peer to per lending terdapat 430 juta perjanjian pinjaman online hingga November 2021. Kredit pembiayaan nonbank tercatat Rp363 triliun dan transaksi digital banking Rp48,6 triliun.
Baca juga: BI-Fast Perkuat Ekosistem Pembayaran Digital di Indonesia
Investasi di sektor digital juga meningkat di masa pandemi. Sebelum pandemi, pada 2019 terdapat 221 perjanjian dengan nilai total US$2,1 miliar. Pada 2020, jumlah perjanjiannya turun menjadi 173, tetapi total nilainya menjadi sebesar US$4,4 miliar.
Sektor peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) tumbuh secara eksponensial di 2021 dengan total outstanding P2P lending mencapai Rp26 triliun. Terdapat 103 fintech P2P lending yang telah berizin dengan 749.175 entitas lender dan 68.414.603 entitas borrower. “Memang kecil outstandingnya, tetapi yang sudah di-disburse lebih dari Rp300 triliun. Juga terhadap total outstanding perbankan yang sekitar Rp6.500 triliun memang masih kecil, tetapi P2P berkembang dengan cepat,” kata Mirza. (OL-14)