KEKERASAN mematikan di Kazakhstan yang dimulai dengan aksi protes terkait harga bahan bakar, dilaporkan telah menewaskan 225 orang.
“Selama keadaan darurat, 225 jenazah telah dikirim ke kamar mayat, 19 di antaranya adalah petugas penegak hukum dan personel militer,” kata Serik Shalabayev, seorang perwakilan dari jaksa negara bagian, dalam sebuah pengarahan pada Sabtu (15/1).
“Beberapa lainnya adalah bandit bersenjata yang berpartisipasi dalam serangan teroris.”
“Sayangnya, warga sipil juga menjadi korban aksi terorisme,” tambah Shalabayev.
Kazakhstan sebelumnya mengakui kurang dari 50 kematian, yang terdiri atas 26 penjahat bersenjata dan 18 petugas keamanan dalam konflik yang mengekspos pertikaian di puncak pemerintahan.
Jumlah kematian yang lebih tinggi dari 164 yang muncul di saluran Telegram resmi minggu lalu dengan cepat ditarik kembali.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Kazakhstan, Asel Artakshinova, mengatakan lebih dari 2.600 orang mencari perawatan di rumah sakit, dengan 67 orang saat ini dalam kondisi serius.
Pihak berwenang di Kazakhstan menyalahkan kekerasan pada bandit dan teroris internasional yang mereka duga telah membajak protes.
Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev meminta bantuan blok militer pimpinan Rusia selama kerusuhan dan mengesampingkan mantan pelindung dan pendahulunya Nursultan Nazarbayev dengan mengambil alih Dewan Keamanan Nasional.
Pasukan dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), aliansi enam negara bekas Soviet, membantu menenangkan kekerasan di negara Asia Tengah itu dan mulai mundur secara bertahap pada Kamis.
Setelah keluhan tentang pemukulan dan penyiksaan terhadap mereka yang ditahan setelahnya, Tokayev memerintahkan polisi pada hari Sabtu (15/1) untuk menghindari pelanggaran dan mengatakan kepada jaksa untuk bersikap lunak kepada mereka yang tidak melakukan kejahatan berat.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Sabtu bahwa semua pesawatnya yang membawa pasukan telah kembali. Tidak jelas apakah pasukan dari negara-negara CSTO lainnya tetap berada di Kazakhstan. (Aiw/Aljazeera/OL-09)