Pakar di Padang soal Mega Sindir Sumbar: Musyawarah Tak Jalan di RI

Padang, CNN Indonesia —

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut Sumatera Barat (Sumbar) tidak sama lagi dengan zaman awal kemerdekaan Republik Indonesia karena hilangnya tokoh-tokoh besar dan tidak ada lagi budaya musyawarah dan mufakat. Hal itu disampaikannya dalam peringatan hari ke-49 PDIP yang disiarkan melalui kanal Youtube PDI Perjuangan, Senin (10/01).

Sebagai informasi, bukan kali ini saja dia yang merupakan Presiden kelima RI dan juga putri dari proklamator RI, Sukarno, tersebut menyinggung Sumbar. Sebelumnya, ia juga menyinggungnya dalam Webinar Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa di kanal Youtube Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDIP, 12 Agustus 2021. Putrinya yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun pernah menyinggung soal provinsi Sumbar yakni kala mengumumkan jago partai itu dalam Pilgub 2020.

Terkait pernyataan Megawati terkini soal budaya musyawarah dan mufakat, Pakar Sosiologi Politik Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra menilainya salah bila hanya menyinggung Sumbar saja.

Menurut Eka, hilangnya budaya bermusyawarah dan bermufakat tidak hanya terjadi di Minangkabau, tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia. Hal itu dibuktikan dari hilangnya kebebasan bersuara dan mengemukakan pendapat tentang apapun.

“Apakah politik bermusyawarah sudah bisa dijalankan di Indonesia hari ini? Tidak,” kata Eka kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/1).

Menurut Eka, meskipun politik bermusyawarah atau politik deliberatif tengah digencarkan dan dikembangkan politik dunia, namun Indonesia hari ini sangat tidak mendukung sistem yang menganut azaz permusyawarahan seperti itu.

Dalam politik permusyawarahan, Eka mengatakan butuh beberapa keterampilan yang selaras dengan prinsip kesejahteraan dan kesetaraan, di mana siapapun dapat memiliki kesempatan yang sama dalam bersuara dan mengemukakan pendapatnya.

Ironisnya, kata dia, kesempatan yang seperti itulah yang hari ini tidak lagi atau sangat minim ditemukan di Indonesia. Ketika ada yang berpendapat berbeda, buru-buru dipandang radikal, pemecah belah, dan penghasut yang persis dengan sistem pada Orde Baru dulu.

“Ketika mereka mengatakan yang berbeda, dianggap mereka radikal, memecah belah, dianggap menghasut, samalah dengan pada jaman baru, yang dianggap sebagai komunis,” ujar Ketua Jurusan Sosiologi UNP itu.

Akibatnya, Eka mengatakan semua orang akan merasa terhambat hak deliberatifnya, sehingga kurangnya ranah diskusi dan kesulitan dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat semua orang itu seharusnya dijamin negara, namun saat ini semua orang merasa dikekang.

“Sedangkan hari ini ruang publik relatif tertutup. Apalagi ketika ruang publik itu sudah digantikan oleh media sosial,” katanya.

Media sosial merupakan wadah penyampaian pendapat yang bersifat satu arah, sehingga ruang publik menjadi semakin tidak ada.

“Memang benar terminologi informasi membuat semua orang mendapatkan informasi lebih mudah, iya, namun ruang publiknya tertutup karena diskusinya bersifat in group atau satu arah,” jelas Eka.

Pada konteks yang sama, dalam pernyataan terbarunya, Megawati menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya di ruang publik yang bersifat in group atau satu arah. Sehingga tidak ada tempat orang kain untuk menyanggah pernyataannya dan tidak adanya diskusi.

“Ketika Megawati mengeluarkan statement-nya, ruang publik tidak tersedia di sana, sehingga tidak terjadinya diskusi. Ditambah banyaknya hal-hal yang tidak boleh, ya itu akan menutup terjadinya sebuah musyawarah,” katanya.

Eka menjelaskan musyawarah itu terjadi ketika ada pendapat yang berbeda, namun sistem komunikasi satu arah dan banyaknya aturan yang mengekang kebebasan berpendapat membuat tidak lagi terciptanya ruang diskusi dan musyawarah.

“Begini ndak boleh, begitu ndak boleh yang membuat ruang musyawarah menjadi tidak ada. Sehingga semua pendapat terlihat sama dan apa lagi yang harus dimusyawarahkan. Semuanya sama dan semuanya diatur,” ujar Eka.

Menurut Eka tertutupnya ruang diskusi tersebut dapat dirasakan di seluruh Indonesia, sehingga semua pendapat terlihat sama dan tidak dibutuhkan lagi, “kato musyawarah jo mufakaik” dalam mengambil keputusan.