Jeda Kemanusiaan, Jalan Damai Atasi Bara Papua

Jakarta, CNN Indonesia —

Penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan militer dinilai hanya memperkeruh suasana dan tidak menyentuh akar persoalan. Jeda kemanusiaan dan upaya dialog menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik.

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth menilai pendekatan militer yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian konflik di Papua tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. Sebab menurutnya, persoalan yang berkembang di sana bukan hanya sebatas separatisme semata.

Adriana menuturkan, dari hasil kajian Papua Road Map yang diterbitkan LIPI pada 2009 terdapat beberapa akar persoalan di Bumi Cendrawasih yang meliputi isu peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia.

Selain itu, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dalam keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua juga menjadi persoalan lain.

Problem lainnya merupakan proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tak kunjung tuntas,

Karenanya, ia menilai model pendekatan militer yang masih berjalan sampai saat ini, tidak akan pernah mampu dan bisa menyelesaikan konflik yang ada di Papua.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi apa pun tanpa perlu diberi stigma separatis.

“Sebab mereka tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, dan persoalan yang mereka alami,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/11).

“Sementara pelibatan TNI dalam bayangan mereka selama ini erat kaitannya dengan tindakan represif. Akhirnya jadi akumulasi ingatan dari generasi ke generasi, sehingga konflik malah jadi berkepanjangan,” imbuhnya.

Adriana menyambut baik rencana Panglima TNI terpilih Jenderal Andika Perkasa ihwal pendekatan ‘lunak’ non-perang dalam penanganan konflik di Papua. Menurutnya, sebagai rencana baru, langkah tersebut jelas membawa harapan bagi perdamaian di Papua.

Andika berjanji akan mengevaluasi pendekatan TNI dalam menangani konflik di Papua, dengan memperlakukan Bumi Cenderawasih sebagaimana provinsi lain di Indonesia.

Dia menyatakan penanganan konflik Papua akan dikembalikan kepada undang-undang, dan berharap prajuritnya bertindak sesuai aturan perundang-undangan.

Akan tetapi, Adriana menekankan realisasi itu perlu dikawal sehingga tidak berakhir hanya sekadar janji politis di awal jabatan saja. Termasuk soal pendekatan apa yang nantinya akan diambil Andika.

Pasalnya sampai saat ini, dirinya tidak pernah menjelaskan secara gamblang langkah-langkah yang akan diambil. Padahal menurut Adriana, diperlukan komunikasi dua arah antara perspektif militer dan warga Papua terlebih dulu sebelum mengambil tindak lanjut.

“Persamaan persepsi ini penting, karena kaitannya dengan dampak terhadap masyarakat Papua dari kebijakan itu. Apakah pendekatan baru yang dimaksud itu sesuai dengan harapan masyarakat sana atau tidak,” jelasnya.

Ia menilai, Andika terlebih dahulu perlu membuktikan ucapannya yang ingin melakukan pendekatan dialog dengan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua. Hal itu untuk meredam kekerasan yang sering terjadi di kawasan tersebut.

Menurutnya, upaya untuk menambah jumlah pasukan dalam penanganan konflik di Papua merupakan keputusan yang keliru.

Adriana mengatakan Andika harus mampu melakukan humanitarian pause atau jeda kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Sebab, itu merupakan satu-satunya cara untuk menghadirkan Papua yang damai.

Pun untuk menghentikan jatuhnya korban lebih banyak, baik dari pihak aparat TNI-Polri, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), maupun masyarakat sipil.

“Mereka (OPM) adalah gerakan separatis, gerakan yang ingin merdeka, bukan teroris. Solusinya bukan dengan mengirim tentara, tapi mengirim diplomat untuk berunding dengan mereka. Kalau pendekatan damai, cara pandangnya harus seperti itu, bukan dengan mengirim pasukan, itu bukan paradigma damai,” jelasnya.