Pemerintah berupaya memperkuat pertahanan digital nasional

Jakarta (ANTARA) – Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Badan Siber dan Sandi Negara berkoordinasi untuk memperkuat keamanan dan pertahanan ekosistem digital nasional.

Upaya konsolidasi pertahanan digital nasional dibahas dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, pada Rabu.

“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Meutya menyampaikan bahwa ruang digital kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat maupun kepentingan strategis nasional.

Oleh karena itu, pengamanan ruang digital tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh satu lembaga saja, tetapi membutuhkan koordinasi dan pertukaran informasi antar-lembaga dan instansi.

“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” kata Meutia.

Baca juga: Menkomdigi sebut ruang siber sebagai medan baru pertahanan nasional

Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat yang dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (Purn) M. Herindra selaku Kepala Komite Intelijen Pusat membahas kondisi terkini keamanan nasional, termasuk potensi ancaman di ruang siber.

Pembahasan dalam rapat itu mencakup percepatan penanganan konten negatif seperti konten terkait terorisme, pornografi anak, narkoba, perjudian, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).

Penanganan konten-konten negatif itu membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas lembaga/instansi.

“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antar-lembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” kata Meutya.​​​​​​​

Dia mengemukakan bahwa penguatan keamanan digital perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui tata kelola yang kuat,” ia menjelaskan.

Baca juga: Nezar dorong pemanfaatan teknologi untuk bangun pertahanan digital

Baca juga: Menkomdigi: Balmon SFR ujung tombak upaya jaga keamanan ruang digital

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.