Densus 88 Polri bina 48 mantan anggota JI moderasi agama

Merawat kerukunan dan moderasi beragama ini tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus berkelanjutan dan terus-menerus

Palembang (ANTARA) – Densus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Satgas Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) membina sebanyak 48 orang mantan anggota jamaah islmiyah (JI) terkait moderasi beragama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Syafitri Irwan usai menghadiri giat seminar yang diselenggarakan Densus 88 Anti Teror Polri Satgas Wilayah Sumsel di Palembang, Rabu, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Densus 88 Anti Teror atas inisiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, merawat kerukunan dan pemahaman moderasi beragama bukan agenda sekali selesai, melainkan proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Densus 88. Merawat kerukunan dan moderasi beragama ini tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus berkelanjutan dan terus-menerus,” tegas Syafitri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Kementerian Agama terus berkomitmen memperkuat moderasi beragama di seluruh tingkatan, mulai dari penguatan wawasan bagi ASN hingga pembinaan masyarakat umum. Komitmen itu membuahkan hasil nyata, di mana Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Ia mengingatkan hakikat takdir keberagaman bangsa Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, etnis, geografis, dan latar belakang merupakan sunnatullah serta takdir bangsa yang dirancang bukan untuk saling memusuhi, melainkan untuk saling mengenal (lita’arafu) dan melengkapi, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

“Allah menciptakan kita berbeda-beda bukan untuk saling membenci atau bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal. Warga negara asing pun sangat salut dengan Indonesia yang terpisah pulau-pulau, suku, dan bahasa, tetapi memiliki akar persatuan yang sangat kuat. Pendiri bangsa kita dahulu berjuang keras merekatkan Indonesia hingga lahirlah Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.

Syafitri menambahkan sikap kritis dan koreksi terhadap perjalanan bangsa merupakan hal yang positif untuk kemajuan negara, selama disampaikan secara konstruktif dan tidak merusak persatuan.

“Kritik dan protestasi itu hal yang baik untuk kemajuan suatu negara. Negara tidak akan maju jika tidak dikritis. Namun, jangan sampai kritik dan protes yang kita lakukan itu justru merusak bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang dinilai di hadapan Allah bukanlah perbedaan, melainkan tingkat ketakwaan dan kesalehan kita,” jelasnya.

Kakanwil menegaskan kesadaran menjaga kerukunan dan pemahaman moderasi beragama itu diperuntukkan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga: Densus 88 Mabes Polri tangkap dua terduga teroris di OKU Timur Sumsel

Baca juga: FKPT sebut potensi radikalisme di Sumsel menurun

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.