BNPT ajak organisasi masyarakat sipil rumuskan penguatan RAN PE Fase 2

BNPT dan OMS sudah bisa mulai merumuskan bentuk penguatan kolaborasi seperti apa yang kita mau

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak seluruh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mulai merumuskan bentuk penguatan kolaborasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Fase Kedua dan mendukung percepatan pembentukan Rencana Aksi Daerah (RAD) PE.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Dionisius Elvan Swasono mengatakan setiap bentuk kontribusi masyarakat sipil sangat berguna untuk memperkuat implementasi kebijakan.

“BNPT dan OMS sudah bisa mulai merumuskan bentuk penguatan kolaborasi seperti apa yang kita mau. Kami juga mendorong daerah untuk segera memiliki RAD PE dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana mandat regulasi,” ucap Dionisius dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: BNPT: Sosialisasi RAN PE Fase II komitmen penanggulangan ekstremisme

Maka dari itu, BNPT baru-baru ini telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE Fase Kedua periode tahun 2026-2029 kepada OMS secara daring, Jumat (24/4).

Kegiatan tersebut bertujuan menggandeng OMS untuk turut serta berperan aktif dalam mengoptimalkan implementasi.

Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono menyampaikan BNPT, selaku inisiator dan penanggung jawab utama kebijakan RAN PE, sangat membutuhkan dukungan serta peran aktif OMS.

Hal tersebut mengingat mandat Presiden melalui RAN PE Fase Kedua menuntut komitmen kolektif untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, optimal, dan berkesinambungan dalam memitigasi ancaman ekstremisme.

Baca juga: BNPT harap Rancangan Perpres RAN PE selesai tepat waktu

Sementara itu, perwakilan organisasi SeRVE Indonesia Dete Aliah menyambut baik langkah itu. Ia menyatakan komitmen kelompok masyarakat untuk mendampingi pemerintah daerah agar target penyusunan aturan tersebut tercapai tepat waktu.

Selain dukungan regulasi, para aktivis juga mengusulkan penguatan kapasitas aparatur daerah. Mereka menekankan pentingnya pelatihan ulang mengenai pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan agar pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih dalam dan seragam.

Melalui kolaborasi, BNPT dan organisasi masyarakat berkomitmen untuk mengembangkan program yang menyentuh akar rumput, mulai dari sosialisasi kebijakan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Baca juga: BNPT: RAN PE 2025-2029 cakup pelindungan saksi dan korban terorisme

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.