Menko Perekonomian Harapkan ISI Jadi Knowledge Partner

INDO-Pacific Strategic Intelligence (ISI), yang bernaung di bawah Yayasan Rupa Madani Nusantara (Rupantara), didirikan sebagai wadah pemikir-pemikir bidang pertahanan internasional untuk memberi masukan kebijakan yang tepat guna bagi pemerintah Indonesia. Peluncuran ISI dilaksanakan pada Jumat (8/3) di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sinergitas antara pemerintah dan ISI dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dan level global.

Saat ini Indonesia jadi negara pertama di Asia Tenggara yang diterima untuk ‘open for accession discussion’ dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Baca juga : Mercedes-Benz Dukung Program Health Tourism RS Premier Bintaro

Untuk itu, kolaborasi erat dengan think tank seperti ISI sebagai knowledge partner diharapkan bisa berdampak positif pada upaya peningkatan kualitas kebijakan Indonesia, terutama kebijakan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono berharap ISI dapat menjadi kawah candradimuka para ahli sipil untuk kajian pertahanan dan kebijakan luar negeri sehingga Indonesia dapat memastikan keberlangsungan transformasi pertahanan. Beliau juga mendukung ISI untuk mewadahi kolaborasi sipil-militer, karena belum banyak yang mengkaji kaitan dinamika Indo-Pasifik dan ekosistem industri pertahanan.

Pendiri dan Penasihat Utama ISI Dr Muhammad Hadianto menyampaikan ISI berkonsentrasi pada lima fokus kajian yakni kebijakan luar negeri dan diplomasi, kebijakan pertahanan dan kajian stratejik, peperangan modern dan teknologi militer, ekonomi pertahanan, serta kontra-terorisme dan kontra-insurgensi.

Baca juga : IMBI dan Jasa Raharja Gelar Safety Riding Course di SMA PGRI Plus Cibinong

“ISI diharapkan bisa jadi leading sector dalam kajian yang menyangkut isu-isu keamanan dan geostrategi di Indo-Pasifik. Kami yakin Indonesia akan menjadi kekuatan yang disegani di tengah perubahan dinamika keamanan global. ISI memiliki misi memperkuat diskursus publik terkait geostrategi dan geopolitik di Indonesia melalui kolaborasi sipil dan militer,” kata Muhammad Hadianto.

ISI merekomendasikan tiga hal kepada pemerintah Indonesia untuk menghindari kelumpuhan strategis. Pertama, pembentukan fungsi dewan pertahanan dan keamanan nasional di bawah Presiden untuk menyusun kalkulasi strategis dari berbagai opsi kebijakan yang akan dipilih untuk merespons ancaman spesifik.

Kedua, mempromosikan penguatan komunitas epistemik yang mendukung kolaborasi sipil-militer dalam kerangka demokratis. Ketiga, mengadopsi pendekatan transformatif untuk kebijakan luar negeri dan modernisasi pertahanan.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyambut baik kehadiran ISI dan menyatakan siap menerima saran kebijakan, khususnya untuk kepentingan nasional Indonesia yang bersentuhan dengan isu geostrategis di Indo-Pasifik.

ISI juga diharapkan dapat berkontribusi untuk melahirkan kebijakan berkualitas pada isu-isu prioritas, seperti penguatan tata kelola akuisisi teknologi pertahanan dan kemandirian pertahanan yang selektif.