Jejak Kontroversi Abu Bakar Ba’asyir

Jakarta, CNN Indonesia —

Nama Abu Bakar Ba’asyir kembali mencuat ke publik setelah rekaman suaranya yang berisi pernyataan dukungan kepada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar viral di media sosial.

Putra Abu Bakar Ba’asyir, Abdul Rohim, mengonfirmasi kebenaran rekaman suara itu. Pernyataan itu pun memantik perbincangan. 

Terlebih setelah Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara spesifik meminta warga Nahdlatul Ulama (NU) tidak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung Abu Bakar Baasyir.

Yenny Wahid selaku Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan sepakat dengan Gus Ipul.

Yenny menilai kelompok yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila tak perlu diberikan ruang dalam kontestasi politik. Ia menegaskan Pancasila merupakan filosofi dasar dari negara Indonesia.

Ia menilai kelompok yang berseberangan patut diwaspadai lantaran mereka memiliki agenda-agenda terselubung.

“Jadi dalam konteks itu, ucapan Gus Ipul itu sebetulnya sebagai Sekjen PBNU sudah pas,” jelasnya.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menganggap Gus Ipul tak konsisten dengan sikap PBNU. Ia mengingatkan bahwa PBNU telah mengambil sikap untuk tak berpihak di pilpres.

“Saya kira itu mengada-ada. Dan tidak konsisten dengan statement sebelumnya bahwa PBNU netral,” kata Cak Imin di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

Lantas siapa sosok Abu Bakar Ba’asyir? Abu Bakar Ba’asyir dikenal sebagai salah satu teroris yang terlibat peristiwa Bom Bali I pada tahun 2022.

Ia lahir pada 17 Agustus 1938 di Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara.

Ba’ayir tercatat sempat mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo dan melanjutkan studi di Universitas Al-Irsyad Surakarta jurusan dakwah.

Namanya kemudian mencuat pada saat mendirikan Pondok Pesantren Al Mu’min di Ngruki, Sukoharjo, pada 1972. Bersama sosok Abdullah Sungkar, Ba’asyir terkenal sebagai penceramah yang mendorong penerapan syariat Islam hingga dicap anti Pancasila oleh Orde Baru.

Keduanya dianggap kerap menyebarkan materi dakwah yang tidak sesuai dengan pemahaman Pancasila menurut Orde Baru. Ba’asyir dan Sungkar kemudian direkrut sebagai pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia cabang Solo tahun 1970.

Mereka ditangkap pada tahun 1983 di era pemerintahan Presiden Soeharto serta divonis 9 tahun penjara.

Mereka mengajukan kasasi, tetapi melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1985 setelah pemerintah melarang pembentukan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki di Surakarta.

Ketika berada di Malaysia, Ba’asyir dan Sungkar disebut mendirikan Jamaah Islamiyah (JI) setelah terjadi kisruh di internal kelompok DI/NII pada tahun 1993. Empat tahun berselang, JI kemudian mendirikan kamp pelatihan militer di Mindanao dan mulai merekrut kombatan.

Pada tahun 1999, Sungkar meninggal dunia dan Ba’asyir memutuskan pulang ke Indonesia setelah Orde Baru tumbang. Ia mendirikan dan menjabat sebagai amir atau pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Sosoknya kemudian menjadi sorotan bahkan di dunia internasional karena dituding terlibat dalam aksi teror bom Bali I pada tahun 2002. Ia ditangkap polisi berdasarkan pengakuan Umar Al-Faruq yang lebih dahulu ditangkap oleh Amerika Serikat.

Ketika itu, Ba’asyir sempat membantah semua tuduhan yang dilayangkan. Ia mengaku tak mengenal sosok Umar Faruq dan menyebut keberadaan JI hanyalah rekayasa.

Kendati demikian, pengadilan tetap menilai Ba’asyir bersalah terlibat aksi terorisme dan dijatuhi vonis 2 tahun 6 bulan penjara.

Setelah bebas pada Juni 2006, Ba’asyir memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Amir MMI. Pada 17 September 2008, ia memilih untuk mendirikan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

Dua tahun berselang dari pendirian JAT, Ba’asyir kembali ditahan polisi terkait tuduhan terorisme. Ba’asyir divonis bersalah pada 16 Juni 2011 karena dinilai terlibat mendanai pelatihan militer dan mendirikan sayap Al-Qaeda di Aceh.

Dalam kasus tersebut, Ba’asyir dijatuhi vonis hukuman penjara selama 15 tahun. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ba’asyir sempat akan diberikan pembebasan bersyarat karena faktor kesehatan yang terus menurun.

Namun, hal tersebut ditolak oleh Ba’asyir dan keluarganya. Ia tetap memilih melanjutkan masa hukuman hingga akhirnya bebas dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, pada Jumat 8 Januari 2021.

Tak Mencoblos di 2019, Tolak Pancasila

Dilansir sejumlah media, Baasyir tak ikut mencoblos di Pemilu 2019. Saat itu Baasyir masih ditahan di LP Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

Kepala LP Gunungsindur saat itu, Sopiyana mengatakan Baasyir memang tak mau mencoblos saat itu. Baasyir juga tak masuk daftar pemilih tetap di dalam penjara tersebut.

“Jadi, beliau memang tidak terdaftar sejak awal, tidak mau menggunakan hak pilihnya, kami hormati itu karena itu kan hak beliau. Yang pasti kami sudah memfasilitasi semua penghuni lapas,” kata Sopiyana seperti diberitakan Detikcom.

Di 2019, Baasyir juga sempat menolak membuat pernyataan tertulis setia pada ideologi Pancasila. Penolakan itu dikatakan penasihat hukum Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, Ba’asyir hanya mau setia kepada Tuhan, Allah SWT, dan tidak akan mematuhi aturan ataupun ideologi lain.

“Saya hanya setia kepada Allah, saya hanya patuh pada Allah, dan saya tidak akan patuh pada selain itu,” ucap Yusril menirukan ucapan Ba’asyir saat ditemuinya di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (18/1/2019).

Sementara itu, kepada CNNIndonesia.com, putra Ba’asyir, Abdul Rochim menegaskan ayahnya tak pernah menolak keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, sambungnya, ia memang tak mau menyatakan setia pada Pancasila.

“Ustaz Abu Bakar Ba’asyir bukan menolak NKRI, dia mengakui keberadaan negara NKRI,” katanya, Senin.

(tfq/tsa)

[Gambas:Video CNN]