PROGRAM deradikalisasi tidak akan berhasil bila hanya mengandalkan satu pihak. Namun, deradikalisasi butuh kerja sama solid dan berkesinambungan antara para pelaksana program yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Detasemen 88 Antiteror Mabes Polri.
Pasalnya, deradikalisasi dilakukan terhadap sasaran saat setelah penangkapan, proses hukum, pembinaan di dalam lapas, sampai kemudian bebas dan kembali ke masyarakat. Hal itulah yang mendasari Direktorat Deradikalisasi BNPT bersama Densus 88 melalui Direktorat Identifikasi Sosial (Idensos) dan Direktorat Pencegahan melakukan pertemuan dalam rangka audiensi dengan Dirjen Pas Kemenkumham di Jakarta, Senin (6/3).
Pertemuan itu merupakan bagian penguatan koordinasi dan kerja sama agar bisa bergerak solid bersama agar program deradikalisasi berjalan secara optimal.
Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid menyatakan bahwa pertemuan itu merupakan ajang silaturahim tiga pihak yaitu BNPT, Densus 88, dan Ditjen PAS dalam membangun soliditas, menyamakan persepsi dan paradigma tentang terorisme, serta bekerja sama untuk program kerja ke depan yang lebih sinergis dan harmonis dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
“Tujuan kami di sini untuk mengevaluasi hambatan dan tantangan yang bisa diselesaikan bersama-sama, harus kompak dan solid, agar tidak diadu domba oleh pihak-pihak lain,” ucap Nurwakhid dalam keterangannya, Senin.
Baca juga: Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Melebar ke Luar Wilayah Nduga, Pemerintah diminta Perhatikan Keselamatan Warga Sipil
Sementara itu, Dirjen Pas Irjen Reynhard SP Silitonga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kehadiran BNPT dan Densus 88.
“Tugas kami bukanlah pemenjaraan, tetapi pembinaan, maka para klien kami berikan pembinaan kemandirian dan juga pembinaan kepribadian. Namun, pembinaan-pembinaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh petugas Lapas saja, maka dibutuhkan adanya kerjasama dengan BNPT dan Densus 88,” ungkap Reynhard.
Melalui audiensi ini, ia berharap soliditas tiga pihak akan terus terjaga dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. “Ketika negara bicara tentang terorisme, berbicara tentang deradikalisasi, NKRI, Pancasila, maka kita harus menjadi satu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada,” imbuh Reynhard.
Hal serupa diutarakan Direktur Idensos Densus 88 Brigjen Arif Makhfudiharto. Menurutnya, penanganan narapidana terorisme tidak hanya dilakukan ketika di dalam lapas saja, tetapi juga saat masih berada di dalam rutan.
“Harapan kami kerja sama ini bisa lebih optimal, dan kami mengharapkan dukungan dalam capacity building untuk menambah kemampuan dan pengetahuan tentang pembinaan napiter dalam rutan maupun lapas,” kata Arif.
Sedangkan Direktur Pencegahan Densus 88 Brigjen Ami Prindani berharap komunikasi antara pihaknya dan BNPT serta Ditjen Pas akan terus berlanjut. Pasalnya, penanganan terhadap napiter tidak hanya dilakukan di dalam lapas saja tetapi juga penanganan terhadap keluarganya yang masih di luar. (RO/OL-16)