Deradikalisasi Tercoreng Aksi Bom Polsek Astana Anyar Eks Napiter

Jakarta, CNN Indonesia —

Aksi teror bom bunuh diri terjadi di Kantor Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (7/12) sekitar pukul 8.20 WIB.

Sedikitnya 11 orang menjadi korban dalam aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar itu yakni 10 anggota Polri, dan seorang warga. Satu orang anggota Polri atasnama Aiptu Sofyan meninggal dan pelaku bom, sementara 9 orang luka-luka.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pelaku bernama Agus Sujatno alias Agus Muslimin. Agus terafiliasi jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Barat. Selain itu, dia mengatakan pelaku merupakan eks napi terorisme yang baru bebas, sedang menjalani program deradikalisasi, namun masih berstatus merah.

“Yang bersangkutan ini sebelumnya ditahan, diproses di LP Nusakambangan. Artinya dalam tanda kutip masuk ke dalam kelompok yang masih merah,” ungkap Listyo saat meninjau lokasi kejadian di Polsek Astana Anyar, Bandung, Rabu (7/12).

Dia menyatakan selama ini dilaporkan pelaku juga masih susah untuk diajak bicara dan cenderung menghindar selama program deradikalisasi tersebut.

Sejumlah pengamat terorisme mengatakan aksi teror yang terjadi di Polsek Astana Anyar seolah sudah menjadi pola, yakni berulang di beberapa wilayah dengan pelaku diduga lonewolf meski terpapar radikalisme atau terafiliasi dengan jaringan sebelumnya.

Terkait teror di Astana Anyar, muncul pula pertanyaan tambahan yakni bagaimana sebetulnya program deradikalisasi mengingat pelaku adalah mantan napi terorisme.

Dalam kasus teror bom di Astana Anyar, pengamat terorisme Al Chaidar tak memungkiri itu menunjukkan ada kegagalan pada faktor preventif.

Upaya preventif itu seharusnya bisa dilakukan beberapa pihak terkait, terutama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Apalagi, pelaku merupakan residivis alias mantan narapidana teroris. Agus ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri dalam kasus bom panci di Taman Pendawa, Kelurahan Arjuna, Cicendo, Bandung, pada 2017 lalu.

Chaidar mengkritik program deradikalisasi dibuat segelintir pihak tanpa kajian akademik yang cukup. Program itu, sebutnya, tidak melibatkan banyak pihak dari berbagai latar belakang keilmuan yang berbeda.

Dia memberi contoh, program itu hanya melibatkan orang-orang yang ada dalam birokrasi. Menurutnya, pemerintah harus melibatkan tokoh agama yang tidak mempunyai pikiran radikal. Chaidar menyebut jaringan teroris akan lebih bisa menerima penjelasan dan nilai nilai dari tokoh agama, ketimbang orang dari pemerintahan.

“Program deradikalisasi sekarang ini kan kelihatannya tidak efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan,” kritiknya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (7/12) malam.

Senada, pengamat intelijen dan terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib juga berpendapat permasalahan lainnya adalah pemerintah tidak punya alternatif mengatasi napi teroris yang menolak program tersebut.

Selain itu, aturan yang ada juga bersifat longgar untuk mantan napi teroris. Berdasarkan aturan saat ini, kata dia, napi teroris yang sudah menjalani masa hukuman sesuai vonis, statusnya dinyatakan bebas.

“Kalau orang status bebas, kan tidak ada perintah dalam UU untuk mengawasi orang bebas. Ini yang kemudian menjadi problem,” ucap Ridlwan saat dihubungi secara terpisah.

Ridlwan pun menyarankan agar pemerintah membuat aturan tambahan yang mewajibkan napi teroris setelah menjalani hukuman sesuai vonis, tidak boleh lepas begitu saja. Dia menyebut mantan napi teroris harus berstatus dalam pengawasan khusus.

“Kalau sekarang ini kan belum ada pengawasannya,” kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Anggota Komisi III DPR RI Santoso menyebut BNPT telah kecolongan pada insiden ledakan di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Jawa Barat.

“Peristiwa bom bunuh diri, BNPT kecolongan,” kata Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Santoso meminta seluruh pihak terkait mewaspadai potensi bom bunuh diri menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. Kejadian serupa tak boleh terulang.

Dia mengingatkan polisi dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus mendeteksi upaya-upaya teror. Selain itu, Santoso juga meminta program deradikalisasi BNPT tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.

BNPT harus benar-benar membentuk sikap toleransi masyarakat terhadap perbedaan maupun pandangan politik.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengakui tidak mudah untuk membaca pemikiran para pelaku terorisme.

“Kesulitan bahwa ideologi terorisme itu adalah dari alam pikiran. Apakah kita bisa serta merta membaca alam pikiran, isi kepala semua warga bangsa Indonesia,” katanya dalam keterangan, Rabu, seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, ideologi terorisme yang berasal dan berada dari alam pikiran pelaku teror tidak mudah untuk dibaca. Begitupun untuk mengetahui warga negara Indonesia yang mungkin memiliki pemikiran radikal terorisme.

Dia menjelaskan di antara 273 juta masyarakat Indonesia tidak ada yang bisa saling membaca alam pikiran. Sehingga, kata dia, dia menekankan pentingnya membangkitkan semangat kesadaran masyarakat terhadap pengaruh buruk ideologi berbasis kekerasan.

“Jangan mau diri kita dijadikan alat. Ini kehidupan yang dinamis. Kita tidak hidup di dalam ruang vakum. Kita hidup di ruang dinamis, banyak dipengaruhi dinamika, baik pengaruh baik dan pengaruh buruk. Tidak semua penetrasi yg datang dalam diri kita adalah kebaikan,” jelasnya.

Boy Rafli mengingatkan ideologi radikal terorisme ini dapat menyasar siapa aja dan menjadikan siapa saja menjadi target.

“Ini adalah sebuah kehidupan nyata yang harus diantisipasi bersama, karena peristiwa ini bisa menyasar kemana saja, menjadikan siapa saja menjadi target, bisa siapa saja menjadi bagian dari pelaku,” pesannya.

Pernyataan itu disampaikan Boy terkait insiden bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12) pukul 08.20 WIB.

Baca halaman selanjutnya.