TIM Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) mendatangi Polres Klaten, Jawa
Tengah, Kamis (27/10).
Kedatangan tim yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Heribertus Dahana R, disambut Kapolres Ajun Komisaris Besar Eko Prasetyo dan Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya.
Tim mendatangi Polres Klaten dalam rangka on the spot dan pengkajian daerah penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pondok pesantren.
Untuk itu, Polres Klaten menghadirkan pimpinan Ponpes Ibnu Abbas, Ponpes Al Muttaqien Pancasila Sakti, Ponpes Ki Ageng Gribig, Ponpes Al
Manshurin, dan Ponpes Aitam Ngawen.
Dalam pengkajian daerah penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan
ponpes itu juga dihadiri perwakilan DPRD, kodim, kejaksaan, pengadilan
negeri, dan Majelis Ulama Indonesia Klaten.
Saat ditemui Media Indonesia, Heribertus Dahana mengatakan kedatangannya di Klaten adalah untuk mendapatkan masukan terkait dengan
penghayatan demokrasi Pancasila.
“Memang, tugas kami itu melaksanakan penetapan kebijakan ketahanan
nasional terkait komitmen kebangsaan, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika,
Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI,” jelasnya.
Tugas Setjen Wantannas, lanjut Heribertus, adalah membantu pemerintah
dalam hal ini Presiden RI untuk menyiapkan dan merumuskan rancangan
kebijakan strategis dari semua aspek astagrata atau ipoleksosbud.
Adapaun topik yang disampaikan kepada pimpinan ponpes dalam pertemuan di Polres Klaten, adalah kaitannya dengan aspek sosial budaya dan keamanan, yaitu masalah demokrasi Pancasila.
Menurut Heribertus, meski keberadaan ponpes di Jawa Tengah di peringkat
empat, tapi sangat urgen dan menjadi penentu dalam proses demokrasi
menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Pemilu serentak yang akan datang merupakan agenda politik nasional yang menentukan keberlangsungan bangsa dan negara kita ini,” imbuhnya.
Kenapa Jawa Tengah yang dipilih untuk pengkajian daerah penguatan
demokrasi Pancasila di lingkungan pondok pesantren. Karena, masih banyak persepsi yang menyebut ponpes di Soloraya sarang teroris.
“Nah, inilah kita sebagai pemerintah melalui Tim KKDN Setjen Wantannas
hadir dalam rangka membantu meluruskan, sekaligus untuk memastikan
ponpes-ponpes itu berada di jalurnya,” ungkap Heribertus.
Terkait dengan pertemuan dan dialog dengan lima pimpinan ponpes di
Klaten, jenderal polisi bintang dua itu menyatakan, bahwa secara umum
saran dan masukan dari mereka sangat bagus dan perlu dipertimbangkan.
“Saran dan masukan mereka bagus. Bahkan, ada masukan agar pemerintah
menggelar pertemuan atau rembug nasional pondok pesantren. Saran itu
akan kami angkat dan entah apa formatnya nanti,” ujarnya.
Kondusif
Sementara itu, Wakil Bupati Yoga Hardaya menyampaikan bahwa situasi dan
kondisi di Klaten kondusif. Komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak termasuk ponpes dilakukan intensif oleh Polres Klaten.
“Pemerintah Kabupaten Klaten juga rutin mengadakan pertemuan forkopimda
yang dipimpin bupati untuk membahas perkembangan situasi keamanan dan
ketertiban yang terjadi di daerah,” jelasnya.
Dalam rangka menjaga kondusivitas, kini juga sudah terbentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) tingkat kecamatan, dan PKUB (Paguyuban
Kerukunan Umat Beragama) di 401 desa/kelurahan di Klaten.
Kapolres Klaten AKB Eko Prasetyo dalam kesempatan itu menginformasikan
kepada Tim KKDN Setjen Wantannas yang diketuai Brigjen Nazirwan Adji
Wibowo, bahwa di Kabupaten Klaten terdapat 67 ponpes.
“Komunikasi dan koordinasi kita dengan ponpes di Klaten selama ini
berjalan lancar. Bahkan, kita sering hadir dan bertindak sebagai pembina upacara yang diadakan di pondok pesantren,” tandasnya. (N-2)