SEBUAH laporan PBB menyatakan otoritas China/Tiongkok bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius di provinsi Xinjiang, yang dilakukan pemerintah secara sistematis.
Laporan itu mengatakan bahwa tuduhan pola penyiksaan, atau perlakuan buruk, termasuk perawatan medis paksa dan kondisi penahanan yang merugikan, dapat dipercaya, seperti juga tuduhan insiden individu kekerasan seksual dan berbasis gender.
Laporan itu sendiri sempat beredar pada situs media sosial seperti WeChat dan Weibo, namun saat ini peredaran tersebut tengah dipantau secara ketat untuk setiap referensi ke dokumen setebal 46 halaman, yang membahas pelanggaran hak asasi manusia yang serius di provinsi barat Xinjiang dan Tibet, oleh pemerintah Tiongkok.
Akibatnya, bukan hanya masyarakat dunia namun juga warga China hampir tidak pernah melihat laporan baru PBB, yang memberatkan tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang.
Semua tautan ke dokumen asli memang saat ini sedang dihapus, namun Beijing tidak dapat menahan kemarahan bangsa-bangsa dari seluruh dunia, terkait laporan dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh China terhadap muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya.
Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII), menghimbau seluruh negara-negara dunia, khususnya Indonesia untuk terus memperjuangkan keselamatan jiwa-raga serta hak-hak muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya yang kondisinya terdokumentasi dari laporan yang hilang maupun laporan sebelumnya.
“Ibarat bangkai busuk yang disembunyikan baunya pasti tercium juga, berbagai upaya China menutup-nutupi fakta dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Uighur di Xinjiang, pasti diketahui masyarakat dunia,” kata Wakil Bendahara Umum DPP PII, Furqan Raka, kepada wartawan, Kamis, (22/9/2022).
Drama playing victim yang dilakukan Tiongkok, jelas Furqan, yang menyebut PBB dengan seenaknya mencoreng dan memfitnah Tiongkok serta mencampuri urusan dalam negeri Beijing, justru menjadi bahan tertawaan dunia.
Duta besar Amerika Serikat untuk China, Nicholas Burns, diketahui men -tweet upayanya untuk membagikan dokumen PBB dengan warga negara China, telah diblokir oleh Tiongkok.
Laporan PBB itu sendiri juga diduga memuat bukti bahwa Partai Komunis China menggabungkan apa yang mungkin ditafsirkan sebagai masalah pilihan pribadi dalam kaitannya dengan praktik keagamaan dengan ekstremisme, dimana ekstremisme acap kali dikaitkan dengan fenomena terorisme.
Inilah yang kemudian digunakan China secara signifikan untuk memperluas jangkauan perilaku kekerasan tehadap muslim Uighur yang menjadi target tujuan atau dalih kontra-terorisme”.
Bukti perilaku itu dirinci dan terdokumentasi dengan baik dalam laporan PBB yang diduga kuat dilenyapkan oleh otoritas China.
Dalam laporan tersebut juga digambarkan sebagai tuduhan penyiksaan yang kredibel, termasuk pemerkosaan dan kekerasan seksual, diskriminasi, penahanan massal, kerja paksa, dan pengawasan luas
“Upaya Nicholas Burns ternyata mendapat respons luar biasa dari pemerintahnya (AS), dimana Menteri Luar Negeri, Antony Blinken, mengatakan laporan tersebut menggambarkan perlakuan mengerikan yang dilakukan China terhadap kelompok etnis dan agama minoritas, tutur Furqan.
Kepada waratawan, Blinken mengatakan laporan ini memperdalam dan menegaskan kembali keprihatinan serius kami mengenai genosida yang sedang berlangsung dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan otoritas pemerintah RRC terhadap warga Uighur, yang mayoritas Muslim, dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang.
“Kami menduga Presiden Tiongkok Xi JinPing gusar dengan beredarnya laporan PBB tersebut, karena bocornya loporan ini berdekatan dengan hari penobatan dirinya sebagai pemimpin besar seumur hidup, 16 Oktober nanti,” ungkap Furqan.
Disisi lain, DPP PII mengkritisi laporan PBB terkait dugaan pelanggaran berat HAM China yang tidak menyertakan kata genosida, meski banyak bukti dan fakta yang menjurus kesana.
Laporan PBB ini ditulis oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet, beberapa menit sebelum masa pensiunnya,
“Boleh-boleh saja tidak ada kata genosida, namun kata-kata atau kalimat ‘penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anggota Uighur serta kelompok mayoritas muslim lainnya’ dalam laporan PBB, adalah fakta sesungguhnya adanya genosida,” pungkas Furqan. (RTF/OL-13)
Baca Juga: Tiongkok Diserang Isu Uighur