PIDATO Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar RI di markas Perserikatan Bangsa Bangsa mendapat pujian. Salah satunya datang dari Jaringan Mubalig Muda Indonesia (Jammi).
Koordinator nasional Jammi, Irfaan Sanoesi menilai undangan PBB tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus kerhormatan bagi bangsa Indonesia. Dia menjelaskan bahwa kebijakan dan program BNPT bagi korban terorisme diakui oleh dunia.
“Undangan Kepala BNPT RI untuk berpidato di Markas Besar PBB tak lepas dari kinerja yang taktis dan efektif menangani masalah terorisme di Indonesia. Di antaranya komitmen pemerintah RI demi melindungi hak korban terorisme, program deradikalisasi, serta pemberdayaan berbasis kesejahteraan bagi penyintas dan mantan narapidana teroris,” ungkap Irfaan dalam keterangannnya, Rabu (14/9.
Selain legislasi dan kompensasi, Jammi menerangkan pendekatan yang digunakan BNPT RI dalam pencegahan, pemulihan, dan pemenuhan yang melibatkan multi-stakeholders atau pentahelix sangat efektif. “Pentahelix menjadi andalan dalam keberhasilan BNPT RI menangani masalah terorisme di Indonesia,” sambungnya.
“Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, kita dapat menikmati damai, tentram, dan nyaman hidup di Indonesia karena nyaris tak ada aksi teror. Hal ini tidak akan tercipta jika BNPT hanya kerja sendirian. Tanpa melibatkan para pihak. Seluruh elemen bangsa ikut terlibat dan bekerja mencegah kejadian yang sangat merugikan semua orang.”
Untuk itu pihaknya akan terus mendorong komitmen negara dalam memenuhi hak dan kebutuhan para korban. Sejumlah terobosan program harus terus diperkuat di antaranya melalui silaturahmi kebangsaan dan program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN). Selain itu, Jammi terus mendukung upaya BNPT yang terus memberikan bantuan lainnya seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis.
“Forum rekonsiliasi yang mempertemukan penyintas dengan mantan napiter merupakan program keren, sebuah upaya konkret memadamkan api permusuhan dan balas dendam. Adapun KTN adalah pemberdayaan untuk kesejahteraan bagi mitra deradikalisasi, penyintas, dan masyarakat lokal sehingga tak ada lagi mantan napiter terasingkan sehingga bisa hidup berdampingan di tengah masyarakat,” imbuhnya.
Mereka juga merespon positif kerjasama dengan PBB Bidang Kontraterorisme, United Nations Office of Counter Terrorism (UNOCT) yang membahas proteksi sektor rentan terorisme. Kerjasama BNPT dengan UNOCT merupakan bagian dari kerja sama strategis dengan berbagai lembaga internasional.
Pertemuan Kepala BNPT, Boy Rafli dengan Wakil Sekretaris Jenderal UNOCT, Vladimir Voronkov juga membahas rencana kunjungan UNOCT ke Indonesia pada tanggal 29 November hingga 2 Desember 2022.
UNOCT akan mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan pemerintah Indonesia dalam cakupan Global Programme on Vulnerable Targets Protection di kementerian dan lembaga terkait di Tanah Air.
“Kolaborasi BNPT dengan UNOCT adalah upaya memperkuat berbagai strategis penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional maupun regional internasional. Dan itu memang harus dilakaukan guna mempersempit ruang gerak kelompok teroris,” ujarnya.
Jammi menilai Indonesia kerja sama BNPT dan UNOCT sudah tepat. Pasalnya Indonesia sebagai negara mayoritas muslim akan menjadi leading sector dalam penanggulangan terorisme dengan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
“Hemat saya kerja sama ini (BNPT dan UNOCT) sangat tepat. Pasalnya bangsa kita adalah muslim terbesar di dunia dan dapat menjadi agen-agen damai dengan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin dengan paham ahlus sunnah wal jama’ah,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua BNPT Boy Rafli memimpin delegasi Indonesia pada The First United Nations Global Congress of Victims of Terrorism di New York 8-9 September lalu. Kongres Global Pertama ini menjadi forum diskusi mengenai pemenuhan dan perlindungan hak dan kebutuhan korban terorisme.
Di hadapan para peserta dari berbagai negara tersebut, Kepala BNPT RI menyatakan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak dan kebutuhan korban terorisme melalui penguatan kerangka legislasi dan pemberian kompensasi kepada para korban terorisme masa lalu dan saat ini, termasuk di dalamnya warga negara asing. (RO/A-1)