PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pemerintah kecolongan dalam pengawasan terhadap lembaga pendidikan. Hal itu menyebabkan hadirnya ajaran ekstrem yang sangat bertentangan dengan Pancasila di lembaga pendidikan.
Menurut keterangan kepolisian diduga ada 30 sekolah/madrasah bahkan sampai jenjang perguruan tinggi yang beroperasi di bawah naungan organisasi ‘Khilafatul Muslimin’. Mereka diduga mengajarkan ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila.
“Kami sangat menyayangkan begitu lemahnya pengawasan Kemdikbud-Ristek dan Kemenag, seperti kecolongan. Kenapa bisa ada satuan pendidikan yang patut diduga berafiliasi bahkan dinaungi kelompok ekstrem yang sudah belasan tahun?” Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriyansyah dalam keterangannya, Kamis (16/6).
Kemdikbud-Ristek dan Kemenag bersama Pemda hendaknya meninjau kembali perizinan sekolah/madrasah di bawah organisasi tersebut. P2G mendesak Pemda di antara Kab Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Lampung serta Kemenag dan Kemdikbud-Ristek mengevaluasi ulang izin pendirian lembaga pendidikan di bawah naungan organisasi Khilafatul Muslimin.
Feriyansyah meminta agar pengawasan dinas pendidikan pun mulai dari level kecamatan, kota/kabupaten sampai provinsi tidak berjalan. Ini adalah kesalahan kolektif yang fatal dan patut menjadi koreksi bersama sekaligus instrospeksi Pemda termasuk Kemdikbud-Ristek.
P2G kemudian mendorong Kemdikbud-Ristek dan Kemenag bersama Pemda menyisir kembali satuan pendidikan yang sudah terpapar dan berpotensi terpapar ideologi radikalisme dan anti Pancasila di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai langkah preventif, antisipatif, sekaligus mitigasi makin meluasnya pemahaman anti-Pancasila di satuan pendidikan,” kata pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini.
Sementara itu, P2G tidak menyarankan sekolah-sekolah atau madrasah di bawah organisasi ekstrem tersebut ditutup. Karena akan merugikan dan melanggar hak-hak dasar anak memperoleh pendidikan. Sebaliknya, yang harus dilakukan Pemerintah adalah intervensi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan kepada sekolah, guru, dan siswa.
“P2G berharap Mas Menteri Nadiem dan Gus Me,nteri Yaqut membina, mendampingi, dan merestrukturisasi kurikulum pembelajaran sekolah/madrasah di bawah organisasi berhaluan ekstrem tersebut,” ungkap Kepala Bidang Litbang Guru P2G Agus Setiawan.
Baca juga: Penyelidikan 30 Sekolah Terafiliasi Khilafatul Muslimin Diintensifkan
Peninjauan ulang dan restrukturisasi kurikulum patut dilakukan. Agar desain pembelajaran mereka tidak bertolak belakang dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan struktur Kurikulum Nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Lebih lanjut, P2G meminta kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan stigmatisasi bahkan pengucilan terhadap siswa atau para guru sekolah di bawah naungan Khilafatul Muslimin. Mereka sesungguhnya butuh dirangkul dengan pendekatan lebih humanis dan bimbingan dari pemerintah serta elemen masyarakat, seperti ormas agama seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah serta organisasi profesi guru.
Pemerintah, imbuh Agus harus memperkuat peran Pendidikan Pancasila dan program Moderasi Beragama dalam struktur kurikulum nasional khususnya di sekolah dan madrasah.
“Pendidikan Pancasila dan Moderasi Beragama mendesak diaktualisasikan nyata, sehingga membentuk karakter dan budaya sekolah,” jelas guru Pendidikan Agam Islam tersebut.
Agus meminta Kemdikbud-Ristek, Kemenag dan Pemda jangan luput melakukan pembinaan dan pendampingan serta upaya re-ideologisasi Pancasila kepada seluruh guru dan siswa sekolah yang bernaung di bawah organisasi ekstrem ini.
“Kami khawatir jika tak dilakukan, guru dan siswanya akan menjadi agen penetrasi dan indoktrinasi ideologi radikal dan anti Pancasila di lingkungan masyarakat,” tuturnya.
Pengurus Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) ini pun mendesak agar Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah meningkatkan pendampingan, pengawasan, dan peningkatan kompetensi kepada guru dan sekolah di wilayahnya.
Dia mempertanyakan bagaimana bisa ada sekolah di daerah yang tak melakukan upacara bendera, tak memasang simbol kebangsaan Burung Garuda, serta simbol kebangsaan lainnya di sekolah. Dampak ideologis bagi seluruh peserta didik harus dihentikan dari sekarang, agar tidak makin jadi ancaman ideologis di masa mendatang.
“Jelas sekolah tidak melakukan pendidikan kebangsaan sebagaimana mestinya. Apa yang dapat kita harapkan jika SDM dan generasi bangsa kita anti-Pancasila dan anti-NKRI?” cetusnya.
P2G pun mengimbau agar masyarakat, khususnya calon orangtua murid tidak asal menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Apalagi yang terindikasi mengajarkan paham radikal dan bertentangan dengan konsensus kebangsaan Pancasila, UUD 195, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Jangan gampang tergiur misalnya dengan iming-iming Uang Pangkal gratis atau SPP murah. Calon orangtua murid harus mempelajari terlebih dulu profil calon sekolah bagi anaknya. Tentu ini tak akan berhasil tanpa pengarahan dan informasi dari Dinas Pendidikan setempat,” tukasnya.(OL-5)