Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua SETARA Institute Hendardi mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selama ini hanya bekerja dengan melakukan kegiatan seremoni dan agitasi.
Ia menilai perlu ada penanganan intoleransi dan radikalisme secara menyeluruh dari hulu untuk menghindari persoalan terorisme di Indonesia. Hal ini berkaca dari proses hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin.
Dalam beberapa waktu terakhir para petinggi dan pengurus ormas ini ditangkap polisi atas tuduhan makar dan penyebaran berita bohong. Pasalnya, kegiatan ormas ini kerap dinilai bertentangan dengan nilai Pancasila.
“Jika kinerja badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, semacam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spiril mencapai tujuan bernegara,” kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (13/6).
Menurutnya BPIP sebagai lembaga yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila harus mampu membantu pembangunan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi setiap warganya dari paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara.
Selain itu, Hendardi juga meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) tak kehilangan fokusnya dan terjebak pada rutinitas kegiatan deradikalisasi semata.
Menurutnya, peranan BNPT penting untuk dapat melakukan pencegahan terorisme dari aspek hulu.
“Pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme,” jelasnya.
Menurut Hendardi langkah kepolisian dalam menangani Khilafatul Muslimin tanpa menggunakan Undang-undang Terorisme sudah tepat. Menurutnya, kelompok tersebut memang selama ini belum atau tidak melakukan tindak pidana khusus tersebut.
Satu-satunya yang dilakukan adalah mempromosikan ideologi yang berbeda. Sehingga penindakan terhadap pimpinan dan pengurus mereka adalah langkah tepat untuk mencegah gagasan Khilafatul Muslimin terwujud.
“Penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir Hasan Baraja dkk. oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila nyata adanya,” ucap dia.
Hendardi beranggapan bahwa kelompok-kelompok intoleran seperti Khilafatul Muslimin akan terus tumbuh seiring dengan kinerja pemerintah dalam melakukan penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme.
“Penanganan non hukum, dalam arti pekerjaan pencegahan dengan berbagai pendekatan harus menjadi prioritas berbagai badan-badan negara dan juga aparat hukum. Pencegahan dan penanganan intoleransi harus diperkuat dan menjadi yang utama,” tandasnya.
Polisi menduga Khilafatul Muslimin merupakan organisasi besar karena memiliki kantor di 23 wilayah yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, hingga wilayah timur Indonesia.
Polisi menyatakan kegiatan Khilafatul Muslimin murni melawan hukum karena bertentangan dengan Pancasila. Itu disampaikan polisi usai menangkap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja di Bandar Lampung.
Berdasarkan arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin mendapat Surat Keputusan (SK) dengan nomor AHU-3101.AH.01.04 tanggal 31 Mei 2011. Notaris atas nama Rosita Siagian, SH.
Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin berkedudukan di Jalan Kompleks Patal Nomor 44, RT 08 RW 03, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
(mjo/gil)
[Gambas:Video CNN]
Sumber: CNN Indonesia | Khilafatul Muslimin Ditindak Polisi, Kinerja BPIP Jadi Sorotan