Pemkab Lombok Tengah perkuat keamanan ruang digital

Penguatan keamanan siber juga diharapkan mampu mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan data masyarakat dan layanan publik terlindungi dari berbagai ancaman kejahatan digital

Lombok Tengah (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan, untuk mengantisipasi ancaman peretasan dan kebocoran data publik dalam ruang digital.

“Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” kata Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya saat sosialisasi kesadaran keamanan siber yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah, Kamis.

Ia mengatakan perkembangan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan harus diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan dan kewaspadaan seluruh aparatur.

Menurutnya, ancaman kejahatan siber terus berkembang dengan berbagai metode yang dapat menyasar sistem informasi pemerintah.

“Setiap perangkat daerah perlu memahami risiko keamanan digital, termasuk potensi peretasan akibat kelalaian pengguna,” ujar Lalu..

Sekda mengingatkan keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, melainkan seluruh aparatur yang menggunakan sistem digital dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Melalui kegiatan itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh perwakilan perangkat daerah dapat menjadi penggerak peningkatan kesadaran keamanan siber di lingkungan kerja masing-masing.

“Penguatan keamanan siber juga diharapkan mampu mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan data masyarakat dan layanan publik terlindungi dari berbagai ancaman kejahatan digital,” katanya.

Sementara itu, Pemateri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Sandiman dalam pemaparannya memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk ancaman siber, mulai dari phishing atau penipuan melalui tautan palsu, pencurian identitas digital, hingga potensi kebocoran data akibat lemahnya pengamanan akun dan sistem informasi.

“Pentingnya faktor manusia dalam menjaga keamanan digital. Kelalaian pengguna, seperti penggunaan kata sandi yang lemah, membuka tautan mencurigakan, dan membagikan informasi sensitif, dapat menjadi celah masuk bagi pelaku kejahatan siber,” katanya.

Untuk mengurangi risiko tersebut, aparatur perangkat daerah didorong menerapkan budaya keamanan digital atau cyber hygiene, antara lain menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi multifaktor (MFA), serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan.

Selain langkah pencegahan, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai penanganan awal ketika ditemukan indikasi insiden keamanan siber.

“Termasuk mekanisme pelaporan dan koordinasi agar ancaman dapat segera ditangani,” katanya.

Baca juga: BNPT: Pola paparan ekstremisme berkembang seiring ekosistem digital

Baca juga: Kemenekraf bidik komersialisasi identitas budaya di ruang digital

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.