Analis: Kepercayaan publik jadi modal Polri hadapi tantangan keamanan

Jakarta (ANTARA) – Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai tingkat kepercayaan publik menjadi modal strategis bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks pada masa mendatang.

Ngasiman mengatakan kepercayaan publik tersebut dibangun melalui konsistensi pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan serta kemampuan Polri beradaptasi dengan perubahan tantangan keamanan sejak masa awal kemerdekaan hingga era digital.

“Usia 80 tahun ini bukti sahih kalau Polri itu bagian dari DNA Republik ini. Dari zaman angkat senjata memperebutkan kemerdekaan, era reformasi, konflik sosial, pemberantasan terorisme sampai sekarang perang siber yang serba cepat, Polri terus dipaksa beradaptasi,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Rabu, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara.

Menurut dia, orientasi Polri kini semakin dekat dengan masyarakat. Hal tersebut, katanya, terlihat melalui berbagai inovasi pelayanan, seperti implementasi Polri Presisi, tilang elektronik (ETLE), digitalisasi layanan administrasi kendaraan bermotor hingga penguatan peran Bhabinkamtibmas dan program Polri RW dalam menyelesaikan persoalan di tingkat lingkungan.

“Rakyat itu berpikirnya simpel kok. Mereka butuh polisi yang gampang dihubungi, cepat datang kalau ada masalah, solutif, transparan, dan adil. Kalau performa di lapangan konsisten bagus, otomatis trust publik itu mengalir sendiri,” ujarnya.

Selain pelayanan publik, Ngasiman menilai keterlibatan Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional, termasuk pengamanan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pendampingan ketahanan pangan bersama kelompok tani, menunjukkan kontribusi kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan.

“Ketika polisi ikut turun ke ladang mendampingi petani dan mengamankan pasokan pangan, sebetulnya mereka lagi memperkuat sabuk pengaman nasional. Perut rakyat yang kenyang dan situasi sosial yang kondusif itu adalah modal paling basic buat stabilitas ekonomi dan pembangunan,” katanya.

Ia menyampaikan hasil Survei Litbang Kompas yang dirilis pada akhir Juni 2026 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri mencapai 80,6 persen. Menurut dia, capaian tersebut merupakan modal sosial yang penting untuk terus dipelihara melalui peningkatan profesionalisme dan integritas personel.

“Angka 80,6 persen kepuasan publik itu modal strategis yang nilainya sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan anggaran, tetapi ingat, tingkat kepercayaan ini bukan garis finish. Trust itu dibangunnya pakai keringat dan integritas bertahun-tahun, tetapi bisa hancur lebur dalam hitungan detik,” ujar dia.

Menghadapi perkembangan teknologi, Ngasiman menilai Polri perlu terus memperkuat kemampuan berbasis data dan analitik untuk mengantisipasi ancaman kejahatan siber, kecerdasan buatan (AI) serta kejahatan hibrida. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara Polri, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat melalui konsep “Sabuk Kamtibmas” guna membangun sistem keamanan yang adaptif.

“Polisi masa depan tidak bisa kerja sendirian lagi. Keamanan masa depan itu urusan gotong royong. Polri harus merangkul pemerintah, kampus, pebisnis, komunitas, media, dan warga,” ujarnya.

Baca juga: Polri targetkan bangun 1.500 SPPG pada tahun 2026

Baca juga: Presiden minta Polri adaptasi hadapi kejahatan manfaatkan teknologi

Baca juga: Polri gelar upacara Hari Bhayangkara Ke-80

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.