BNPT RI sebut ancaman radikalisme di Kepri turun

Tanjungpinang (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menyebutkan ancaman radikalisme di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami penurunan dalam kurun dua tahun terakhir berdasarkan hasil survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025.

Dari survei yang dilakukan BNPT tersebut, IPR Kepri tahun 2025 berada pada angka 13,1, relatif stabil dibandingkan tahun 2024, dan menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,7.

“Hasil IPR ini diharapkan menjadi dasar penyusunan program pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti,” kata Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi BNPT Teuku Fauzansyah pada kegiatan Internalisasi Hasil Survei IPR 2025 melalui rangkaian kegiatan Kajian Senin Kamis (KSK) 2026 yang diselenggarakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepri di Tanjungpinang, Kamis.

Teuku Fauzansyah menyampaikan bahwa survei IPR merupakan instrumen strategis untuk memahami tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Baca juga: Yusril: Pemecatan personel TNI pesan tegas tak ada toleransi kekerasan

Survei tersebut merupakan instrumen strategis yang dikembangkan BNPT guna memahami dinamika kerentanan masyarakat terhadap paham radikal sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pencegahan yang lebih tepat sasaran.

“Kolaborasi multipihak sangat penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap paham radikal,” ujar dia.

Sementara, Peneliti FKPT Kepri Muhamaad Zaenuddin menjelaskan penelitian IPR 2025 dilakukan terhadap 350 responden di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan menggunakan metode wawancara tatap muka langsung.

Selain memetakan potensi radikalisme, penelitian juga mengukur tingkat pengenalan masyarakat terhadap BNPT dan FKPT serta perilaku masyarakat dalam mengakses konten keagamaan di ruang digital.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.