PENANGKAPAN pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja oleh jajaran dari Polda Metro Jaya bersama dengan Polresta Bandar Lampung yang tengah berada di kantornya Jl. WR. Supratman Bandar Lampung pada Selasa (7/6) sekitar pukul 05.30 WIB mendapat apresiasi dari Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Ganjarist Kris Tjantra.
Bagi Kris, langkah sigap Polri sudah tepat dalam menjaga kemurnian nilai-nilai Pancasila sekaligus merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang hingga Merauke yang multi etnis dan lintas agama.
“Kalau membaca rekam jejaknya, Abdul Qodir Hasan Baraja (AQHB) yang bersangkutan pernah menjadi anggota Negara Islam Indonesia (NII) Lampung, beliau juga pernah terlibat komando jihad membantu mencarikan amunisi untuk bom Medan pada tahun 1975. Dengan memperhatikan rekam jejaknya yang coba merongrong NKRI, saya kira langkah Polri untuk menangkapnya sudah tepat,” kata Kris dalam keterangannya, Rabu (8/6).
Melihat kasus demi kasus yang pernah menjerat Abdul Qodir Hasan Baraja, sebagai seorang Ganjarist yang setia pada Pancasila dan NKRI serta menolak ideologi khilafah, Kris mengaku apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah sebuah tindakan yang tepat.
Baca juga : Ponpes Ngruki Bantah Abdul Qadir Hasan Baraja Salah Satu Pendirinya
“Indonesia itu majemuk, terdiri dari beragam suku, bahasa juga agama, semua ini harus dirawat dalam bingkai NKRI yang tentunya dengan memegang teguh prinsip bhineka tunggal ika. Jika ada sekelompok orang yang ingin mengubah dasar negara RI, saya rasa tentu bertolak belakang dengan Pancasila dan UUD 1945,” jelas Kris.
Seperti diketahui sebelumnya Polda Metro Jaya akhirnya resmi menahan pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan penangkapan Baraja tak sekedar didasari aksi konvoi khilafah yang digelar di Cawang, Jakarta Timur pada 29 Mei lalu.
“Namun sebuah kegiatan yang tidak terpisahkan dari provokasi yang diucapkan dengan ucapan kebencian serta berita bohong yang dilakukan dengan menjelekkan pemerintah yang sah, pemerintah yang saat ini ada di negara kita,” ungkap Zulpan dalam konferensi pers. (RO/OL-7)