• April 24, 2024 10:51 am

Permenkumham Nomor 7 tidak hilangkan syarat khusus narapidana

ByRedaksi PAKAR

Jan 29, 2022
Permenkumham Nomor 7 tidak hilangkan syarat khusus narapidana
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tidak menghilangkan syarat-syarat khusus pemberian hak narapidana sesuai dengan PP 99 Tahun 2012.

“Misalnya, pemberian hak bagi narapidana terorisme tetap mensyaratkan harus telah menyatakan ikrar kesetiaan kepada Republik Indonesia serta telah mengikuti dengan baik program deradikalisasi,” kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut ia sampaikan menyusul terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 28 P/HUM/2021.

Baca juga: LPSK sambut baik putusan MA mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012

Dalam Permenkumham tersebut, kata dia, mensyaratkan untuk membayar lunas denda dan uang pengganti bagi narapidana kasus korupsi guna mendapatkan hak remisi maupun integrasi, yakni cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat.

Dalam pembahasan penyusunan dan penyelarasan perubahan Permenkumham tersebut kementerian/lembaga terkait menyetujui dan mendukung rancangan perubahan dengan beberapa pengetatan untuk tindak pidana tertentu.

Pidana tertentu yang dimaksud merupakan jenis tindak pidana luar biasa, namun dengan tetap memperhatikan bahwa pengetatan tidak boleh membatasi hak-hak narapidana.

Baca juga: OC Kaligis: PP 99 dan justice collaborator sebabkan tidak dapat remisi

Penghilangan syarat “justice collabolator” dalam putusan MA menjadikan hal tersebut syarat pemberian hak, namun sebagai “reward” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Selanjutnya, reformulasi remisi alasan kemanusiaan diberikan berdasarkan atas satu kategori dan pengaturan kembali tentang remisi tambahan.

Ia mengatakan reformulasi dilakukan terhadap usulan remisi yang terlambat karena syarat dan dokumen belum terpenuhi pada periode penyerahan remisi. Baik umum atau khusus keagamaan dengan menyisipkan Pasal 27A serta besaran remisi pertama sejak diusulkan sesuai Pasal 4 Kepres 174 Tahun 1999.

Baca juga: Fraksi Demokrat: Revisi PP 99/2012 atau tidak, kewenangan Presiden

Rinciannya, remisi satu bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana enam sampai dengan 12 bulan, dan dua bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana 12 bulan atau lebih.

Permenkumham yang baru diterbitkan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai regulasi yang mengatur pemenuhan hak warga binaan pascadikabulkanya sebagian gugatan atas beberapa pasal yang termuat dalam PP 99 Tahun 2012 melalui putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Sumber: Antara News | Permenkumham Nomor 7 tidak hilangkan syarat khusus narapidana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *