Peta Politik DPR Respons Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura

Jakarta, CNN Indonesia —

Mayoritas fraksi partai politik (parpol) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan mendukung ratifikasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas pemerintah di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1).

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah merespons positif perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Ia berharap perjanjian tersebut bisa membuahkan kerja sama yang baik di dalam bidang penegakan hukum perkara korupsi.

“Itu artinya, kendati sudah berganti kewarganegaraan, berdasarkan perjanjian ini para koruptor itu tetap bisa dipulangkan ke Indonesia tergantung kapan kejahatan itu mereka lakukan,” kata Basarah.

Ia juga berharap, ratifikasi terhadap perjanjian ekstradisi itu nantinya dapat menjangkau para pelaku kejahatan di masa lampau sekaligus memfasilitasi penerapan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Presiden Jokowi bukan saja telah memenuhi janji kampanyenya lewat keberhasilan kerja diplomatik ini, tapi juga memenuhi dahaga mereka yang selama ini marah melihat para koruptor ongkang-ongkang kaki di negeri tetangga tanpa bisa dijangkau,” ujarnya.

Senada, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengapresiasi perjanjian ekstradisi yang sudah terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura.

Menurutnya, perjanjian itu bisa bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan terorisme.”Ya kita apresiasi, itu bagus. Semoga dampaknya bagus,” kata Habiburokhman.

Waketum Partai Gerindra itu juga berharap perjanjian tersebut dapat mengusut para pelaku tindak pidana korupsi yang selama ini menyimpan aset-asetnya maupun melarikan diri ke luar negeri.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa, pun menyambut baik. Menurutnya, perjanjian itu merupakan kabar baik bagi Indonesia agar pelaku-pelaku korupsi yang bersembunyi di Singapura bisa segera ditemukan dan ditangkap.

“Jika yang ditandatangani adalah sebuah perjanjian ekstradisi, maka tentu ini adalah kabar baik bagi bangsa Indonesia agar pelaku-pelaku tindak pidana atau pelaku korupsi yang diduga bersembunyi di Singapura bisa ditemukan oleh dua negara, begitu pula sebaliknya,” kata Supriansa.

Pun demikian dengan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Ia mengapresiasi upaya pemerintah yang bekerja sama dengan Singapura perihal ekstradisi.

Sahroni menyebut, ekstradisi ini adalah tonggak sejarah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Ini adalah momentum penting, bersejarah, positif, sangat baik dan ditunggu-tunggu warga Indonesia. Apresiasi juga pada pemerintah karena dengan digolkannya aturan ini, maka bisa dibilang kita telah menyatakan perang pada mafia,” kata Sahroni.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta mengapresiasi perjanjian ekstradisi pemerintah RI dengan Singapura dan pengambilalihan pelayanan ruang udara atau FIR. Ia menilai hal tersebut sebagai sebuah kemajuan.

“Selain kesepakatan perjanjian ekstradisi, juga disepakati penyerahan zona pengawasan udara bagi penerbangan komersial di sebagian wilayah Riau dan Natuna, yang selama puluhan tahun dikelola Singapura, kepada Indonesia. Saya kira ini sebuah kemajuan,” kata Sukamta.

Namun, Sukamta menekankan wacana menggelar latihan tempur di perairan Indonesia bersama negara lain. Sukamta mengatakan hal itu harus dikaji ulang jangan sampai ada potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.

“Tentu ini perlu dicermati terkait potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Perlu dikaji dari sisi geostrategi dan geopolitik, mengingat kawasan Laut China Selatan yang terus memanas. Jangan sampai Indonesia terjebak pada kutub konflik yang sedang berlangsung,” sambung dia.

Berlanjut ke halaman berikutnya… Demokrat Beda Suara