Kemensos-BNPT kuatkan rehabilitasi sosial dalam program deradikalisasi

Penerima manfaat dari berbagai latar belakang bisa menempuh rehabilitasi dan diberdayakan hingga akhirnya kembali ke keluarga masing-masing

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi melalui layanan rehabilitasi sosial, pendampingan, dan reintegrasi sosial bagi penerima manfaat.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala BNPT Eddy Hartono di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Senin.

Gus Ipul mengatakan sinergi antara Kemensos dan BNPT telah terjalin sejak lama. Dalam kolaborasi tersebut, BNPT berperan sebagai koordinator program deradikalisasi, sementara Kemensos memberikan dukungan melalui layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra milik Kementerian Sosial.

“Sejak lama kita bekerja sama. BNPT menjadi imamnya, kami beserta jajaran Kementerian Sosial menjadi pendukung agar program tersebut berjalan dengan baik,” ujar menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Baca juga: Menkopolkam imbau masyarakat waspada ekstremisme di ruang digital

Menurutnya, selama proses rehabilitasi, Kemensos bersama BNPT dan kementerian serta lembaga terkait memberikan pendampingan agar penerima manfaat dapat pulih dan kembali menjalankan fungsi sosial di tengah keluarga maupun masyarakat.

“Saya berterima kasih kepada Pak Eddy dan teman-teman yang telah memberikan pendampingan yang baik kepada penerima manfaat yang berada di sentra-sentra Kementerian Sosial,” katanya.

Berkat inisiatif, itu, katanya, penerima manfaat dari berbagai latar belakang bisa menempuh rehabilitasi dan diberdayakan hingga akhirnya kembali ke keluarga masing-masing.

Gus Ipul menjelaskan, Kemensos menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani proses rehabilitasi di sentra. Selama berada di sentra, mereka memperoleh layanan psikososial, rehabilitasi medis, serta pemberdayaan hingga siap kembali ke lingkungan masing-masing.

Baca juga: Menkopolkam: Terorisme di Indonesia terkendali, tapi tetap waspada

“Setelah di sini kita lakukan rehabilitasi, ada layanan psikososial, ada layanan rehabilitasi medis, ada juga pemberdayaan. Sampai nanti ujungnya adalah reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan kolaborasi dengan Kementerian Sosial merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Menurutnya, Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program deradikalisasi melalui rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi penerima manfaat.

“Hari ini kami berkolaborasi dengan Kementerian Sosial karena Kementerian Sosial cukup strategis perannya. Kita lakukan pembinaan mulai dari tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi sampai rehabilitasi sosial,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah rehabilitasi 250 anak terpapar ekstremisme pada 2024–2025

Menurut Eddy, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran paham radikal yang kini semakin banyak memanfaatkan ruang digital. Karena itu, pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

“Kami mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Arahan Bapak Presiden adalah sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan deradikalisasi,” katanya.

Baca juga: BNPT: Kolaborasi jadi faktor utama cegah dan tanggulangi terorisme

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.