Aksi AS di Venezuela Bikin Singapura Pasang Kuda-Kuda

MENTERI Senior Singapura Lee Hsien Loong menegaskan negaranya menolak keras segala bentuk intervensi militer terhadap negara lain karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB.

Terkait krisis di Venezuela, Mantan Perdana Menteri Singapura itu menambahkan bahwa meski negara tersebut dianggap “rumit” dan menimbulkan kesulitan bagi Amerika Serikat, hal itu tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan intervensi atau campur tangan terhadap kedaulatan negara lain.

Ia menyuarakan kekhawatiran serius terkait dampak operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Menurutnya, tindakan tersebut menciptakan preseden berbahaya bagi kedaulatan negara-negara kecil di seluruh dunia, termasuk Singapura.

Baca juga : Tidak Butuh Hukum Internasional, Trump: Yang Bisa Menghentikan hanya Moralitas Saya Sendiri

Dalam Forum Regional Outlook 2026, Lee menegaskan cara kerja sistem internasional saat ini sedang dipertaruhkan pasca-penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan AS.

“Konsekuensi jangka panjang dari tindakan AS di Venezuela terhadap sistem internasional adalah hal yang perlu kita waspadai. Dari sudut pandang negara kecil, jika dunia bekerja seperti itu, maka kita menghadapi masalah,” ujar Lee Hsien Loong pada Kamis (8/1).

Pernyataan Lee ini mempertegas sikap resmi Kementerian Luar Negeri Singapura yang dirilis pada 4 Januari lalu. Singapura secara konsisten menekankan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB yang menjamin kemerdekaan serta kedaulatan negara tidak dapat dibenarkan.

Baca juga : Indonesia Dorong AS Selesaikan Konflik secara Damai dengan Venezuela

Lee menegaskan bahwa Singapura menolak intervensi militer ke negara lain karena bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB.

Konteks Serangan AS

Kegelisahan Singapura ini dipicu oleh serangan besar-besaran AS ke Venezuela pada 3 Januari lalu. Dalam operasi tersebut, militer AS menangkap Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, untuk dibawa ke New York. Presiden Donald Trump mengeklaim penangkapan itu dilakukan atas dasar tuduhan “narko-terorisme” yang dianggap mengancam keamanan AS.

Saat ini, situasi di Caracas masih belum pulih sepenuhnya. Mahkamah Agung Venezuela telah menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara, sembari menuntut pertemuan darurat PBB untuk merespons tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut. 

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan terbarunya yang kontroversial. Dalam wawancara dengan The New York Times yang dipublikasikan Kamis waktu setempat, Trump secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan hukum internasional.

“Ya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang bisa menghentikan saya,” ujar Trump ketika ditanya apakah ada batasan terhadap kekuasaannya di tingkat global.

Kritik tajam mengalir deras pasca-operasi militer AS di Venezuela yang dinilai melanggar kedaulatan. Namun, Trump bersikeras bahwa kewenangannya dalam memerintahkan kekuatan militer di berbagai belahan dunia cukup bersandar pada keyakinan moral pribadinya.

“Saya tidak membutuhkan hukum internasional,” lanjutnya. (Ant/I-1)