• November 21, 2026 11:22 pm

DPR: Tak adanya illicit enrichment bukan tak ingin miskinkan koruptor

DPR: Tak adanya illicit enrichment bukan tak ingin miskinkan koruptor

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR)

Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, bukan berarti meninggalkan cita-cita untuk memiskinkan koruptor.

Dia menyampaikan asas yang menjadi jiwa undang-undang itu tidak bergeser sedikit pun, yakni kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, crime does not pay. Menurut dia, asas-asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret.

“Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: MenPANRB: RUU Perampasan Aset buka jalan pemulihan hasil kejahatan

Berdasarkan jenisnya, dia menilai bahwa RUU Perampasan Aset adalah hukum acara atau hukum formil yang mengatur hal administratif, soal cara aset ditelusuri, diblokir, disita, dirampas, dikelola, lalu dikembalikan. Sedangkan menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil.

“Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas,” kata dia.

Menurut dia, berkali-kali pemulihan aset negara membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Kini dalam keadaan seperti itu, dia memastikan aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar tetap bisa dikejar.

Dia menyampaikan jangkauan tindak pidana dalam RUU itu kini juga melebar. Selain korupsi, undang-undang ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.

Di samping itu, dia mengatakan ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu, kata dia, berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.

Baca juga: Menkum: RUU Perampasan Aset upaya minimalisasi tindak pidana

“Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem),” kata dia.

Dia pun menjelaskan keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment juga tidak diambil di ruang hampa. Sepanjang pembahasan, menurut dia, Komisi III telah menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan beragam unsur masyarakat.

Suara yang muncul dalam rapat-rapat itu pun tidak seragam. Menurut dia, ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, tetapi tidak sedikit juga kalangan yang menolak untuk memuat hal itu.

Komisi III DPR, kata dia, berterima kasih atas semua kritik maupun saran dari masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.

“Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan,” katanya.

Baca juga: DPR sahkan UU Perampasan Aset, KPK usut dugaan korupsi Klaten kemarin

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Artikel ini telah dimuat di www.antaranews.com dengan Judul “DPR: Tak adanya illicit enrichment bukan tak ingin miskinkan koruptor” pada 2026-11-21 08:32:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *