• May 16, 2024 9:41 am

Imbas Konflik, Masyarakat Papua Pegunungan Butuh Bantuan Pemerintah

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR)

INFORMASI dari kelompok perorangan dan mengatasnamakan Dewan Gereja Papua yang berkembang di media sosial dinilai tidak mewakili aspirasi gereja secara keseluruhan di tanah Papua. Demikian dikatakan tokoh pemuda Kristen Papua, Opinus Sogoneap.

“Tidak semua daerah di tanah Papua menolak kehadiran negara. Tidak semua daerah menolak bantuan yang sifatnya kemanusiaan dari pemerintah,” kata Opinus melalui keterangannya, Kamis (2/11).

Pemuda asal gereja GKI di Tanah Papua Wilayah X (Papua Pegunungan) ini mengungkapkan bahwa kondisi umat gereja, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan, banyak yang memerlukan bantuan sosial dan kemanusiaan dari pemerintah pusat.

“Macam di Yahukimo itu, terjadi konflik, maka jemaat-jemaat banyak yang trauma keluar rumah untuk berkebun dan mencari makan. Sudah begitu, perputaran uang di Yahukimo juga tidak berjalan lancar karena hanya berpusat di Wamena dan Jayapura,” katanya.

Baca juga: 135 Warisan Budaya Takbenda dari Jawa Tengah Diakui Nasional

Mantan Ketua GMKI Jayapura ini menambahkan, mayoritas pekerjaan jemaat di Yahukimo berkebun. Mereka juga kesulitan untuk membeli beras, minyak goreng dan lauk pauk karena masalah keuangan dan harga-harga barang yang mahal. Dalam situasi sekarang ini jelas masyarakat di sana sangat butuh bantuan dari pemerintah.

“Jadi jika ada suara-suara dari oknum-oknum mengatasnamakan pemimpin gereja di Papua untuk membatasi semua niat baik pemerintah pusat, lalu menyebutkan umat gereja tidak perlu bantuan pemerintah, itu tidak sesuai dengan situasi di jemaat yang sebenarnya,” ujar Opinus.

“Tanah Papua adalah bagian dari NKRI. Mayoritas kami di Papua ini Kristen dan di saat-saat seperti ini kami juga butuh kehadiran dari negara, terlebih lagi di daerah-daerah konflik di mana masyarakat dan umat membutuhkan bantuan sosial kemanusiaan,” tandasnya.

Konflik di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, diduga dipicu perebutan tambang ilegal antara Kelompok Kriminal Bersejarah (KKB) dan Kelompok Separatis Teroris (KST). KKB menyerang Distrik Seradala di Yahukimo dan menyebabkan sebanyak 95 orang menjadi korban dengan 13 di antaranya meninggal dunia. Teranyar, lima tenaga kesehatan (nakes) dari Kementerian Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Amuma terluka diserang KKB, Selasa (31/10). (J-2)

Artikel ini telah dimuat di mediaindonesia.com dengan Judul “Imbas Konflik, Masyarakat Papua Pegunungan Butuh Bantuan Pemerintah” pada 2023-11-02 20:13:21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *