Sepekan, pengesahaan UU Kesehatan hingga berkas bakal caleg

1. Wapres gembira atas kerukunan antar-umat beragama di Fakfak Papua Barat

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan kegembiraannya atas berlangsungnya kerukunan antar-umat beragama yang luar biasa di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sebagai wilayah yang memiliki semboyan “Satu Tungku Tiga Batu”.

Hal itu disampaikan Wapres dalam pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh adat Kabupaten Fakfak, di Fakfak, Papua Barat, Jumat.

Selengkapnya baca disini

2. Paripurna DPR setujui RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

“Kami akan menanyakan kepada fraksi lainnya, apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.

Selengkapnya baca disini

3. Mahfud MD: Panji Gumilang adalah ekor NII Kartosowirjo

Menko Polhukam RI, Prof. Dr. Mahfud MD menyebut bahwa Panji Gumilang dan Pesantren Al Zaytun merupakan rentetan dari gerakan Darul Islam dan NII yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo.

“Di masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintahan,” kata Mahfud MD dalam Halaqah Ulama Nasional, yang digelar di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Rabu.

Selengkapnya baca disini

4. KPU RI perpanjang masa perbaikan dokumen bakal caleg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperpanjang masa perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) hingga 16 Juli 2023.

Keputusan perpanjangan masa perbaikan dokumen persyaratan bakal caleg itu dimuat dalam Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 yang ditujukan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024 tertanggal 10 Juli 2023 yang langsung ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Selengkapnya baca disini

5. Puan minta pemerintah evaluasi sistem zonasi PPDB

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), akibat potensi kecurangan pada sistem zonasi.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Puan mendorong evaluasi dilakukan karena ditemukan-nya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi.

Selengkapnya baca disini

 

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023