LPOI apresiasi upaya pemerintah wujudkan pembangunan Indonesia

“Kolonialisasi digital harus segera diakhiri, dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan device, network dan application. Kedaulatan data dan Informasi serta kedaulatan siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Persahabatan Ormas Islam pada kegiatan refleksi akhir tahun menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia.

“LPOI mengapresiasi Langkah pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik,” kata Ketua LPOI KH Said Aqil Siroj dalam keterangannya diterima di Jakarta Sabtu.

Namun demikian, menurut dia tentu masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius.

 

“Pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver, dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda pandemi,” kata dia.

Pemerintah menurut dia harus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang, di tengah agenda global yang mengarahkan pada kesatuan mata uang digital.

 

“Kolonialisasi digital harus segera diakhiri, dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan device, network dan application. Kedaulatan data dan Informasi serta kedaulatan siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak pihak berkepentingan, agar kedaulatan nasional tidak terkoyak,” katanya.

 

Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Rakyat harus mendapatkan hak yang sama dalam segala hal dan tak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki.

Redistribusi aset, redistribusi lahan dan hutan tak boleh dimonopoli dan hanya sekedar manipulasi. Kesempatan berusaha pun harus lebih dibuka seluas-luasnya bagi semua pihak bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi-kongsi tertentu.

Anak-anak muda juga harus lebih diberi porsi dan ruang berkreasi agar lebih produktif dan lebih berkontribusi pada negeri.

 

Berikutnya, menurut dia kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijunjung tinggi. Keselamatan dan nyawa manusia Indonesia harus diutamakan dan tak boleh disia-siakan.

Berbagai tindakan kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus di hentikan dan tragedi Kanjuruhan harus diusut setuntas-tuntasnya.

Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis dan ancaman terorisme pun harus selalu diwaspadai. Pemerintah menurutnya tidak boleh lengah dalam menghadapi berbagai tantangan ancaman, tantangan dan gangguan yang mungkin terjadi.

 

Lebih lanjut, persatuan dan kesatuan Indonesia harus di perkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik 2024.

Said Aqil menyatakan pemerintah harus mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan lebih berani melarang penyebarluasan ideologi wahabi, salafi, khilafah dan takfiri.

“Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, anti NKRI dan anti pemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Pemulihan terhadap kepercayaan rakyat terhadap aparat kepolisian, TNI dan para penegak hukum harus segera dipulihkan, agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi,” katanya.

 

Kemudian, kata dia, tidak boleh ada lagi “penyelenggara negara” yang menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan membangun eksistensi apalagi hanya demi sebuah posisi.

Penyelenggara negara harus rela mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ibu pertiwi, bukan mengeksploitasi dan mengakuisisi jejaring dan sumberdaya negeri untuk pribadi.

Berikutnya, kehidupan beragama yang ramah damai dan toleran harus ditingkatkan, dengan memupuk dan menyemai sikap ramah damai dan toleran di lingkungan pendidikan, rumah tangga dan di kehidupan sosial.

Ruang-ruang media sosial harus diisi dengan narasi dan kontra narasi yang menggaungkan kebinekaan dan toleransi. Sehingga, Pancasila masih terus terpatri di sanubari setiap anak negeri.

Kedaulatan pangan dan energi juga harus dipastikan lagi, agar bangsa selalu siaga menghadapi turbulensi ekonomi dan ancaman resesi. Rakyat tidak boleh kelaparan, sumber daya energi hijau yang berkelanjutan harus diimplementasikan.

“Buka seluas-luasnya pengembangan energi baru dan terbarukan,” ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2022